Kabupaten Tangerang | mediasinarpagigroup.com – Desa Ranca Iyuh Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten thn 2024 menerima dana desa sekitar Rp. 1.513.440.000,– bahawa peran serta masyarakat terhadap pembangunan dan pengelolaan keuangan desa sangat diperlukan untuk memastikan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta tidak ada penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa.
Pengawasan masyarakat (social control) penyampaiannya dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak dan media elektronik dan media lainnya tentu sangat diperlukan agar penyelewengan dana desa dapat ditekan seminim mungkin, hal tersebut dikatakan oleh Bismar Ginting,SH.,MH selaku Ketua Umum LBHK-Wartawan, baru – baru ini di kantor nya.
Ditambahkan Bismar, bahwa berdasarkan aturan yang ada yang mana Kepala Desa wajib melaporkan pengunaan dana desa yang diterimanya dari Pemerintah Pusat, ke Kementrian terkait, hal ini melalui aplikasi yang telah disiapkan oleh Pemerintah, tujuannya agar Pemerintah mengetahui persis dana desa tersebut dialokasikan untuk apa – apa saja, lalu publik juga dapat mengetahui dan atau mengawasinya.
Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa mulai berlaku pada 25 April 2024. UU ini mengubah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Desa merupakan dasar hukum untuk memastikan transparansi pengelolaan dana desa. UU ini menitikberatkan pada transparansi anggaran sebagai pilar utama dalam pengelolaan dana desa yang efektif dan akuntabel.
Beberapa bentuk transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu : – Pengumuman laporan keuangan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat desa , – Laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi , – Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran
Kepala Desa Ranca Iyuh melaporkan penggunaan dana desa tahun 2024 ke Kementrian katanya digunakan untuk :
- Pembangunan Spal U-ditch Kp Sangereng RT 16/04 200 M Rp 133.865.500
- Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **1UNITRehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dllPembangunan Jambanisasi Individual ODF 03Rp 7.500.000
- Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **1UNITRehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dllPembangunan Jambanisasi Individual ODF 02Rp 7.500.000
- Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **1UNITRehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dllPembangunan Jambanisasi Individual ODF 05Rp 7.500.000
- Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **1UNITRehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dllPembangunan Jambanisasi Individual ODF 04Rp 7.500.000
- Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **1UNITRehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dllPembangunan Jambanisasi Individual ODF 01Rp 7.500.000
- Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)69UNITMakanan TambahanInsentif Kader PosyanduRp 103.500.000
- Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)69UNITMakanan TambahanKonvergensi Pencegahan StuntingRp 18.080.000
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **60METER (M)Jalan Pemukiman/GangPembangunan Jalan Pemukiman Paving Blok Kp Ranca Serdang RT 11/03 (Sayati – Joni)Rp 34.590.000
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **100METER (M)Jalan Pemukiman/GangPembangunan Jalan Pemukiman Paving Blok Kp Kebon RT 02/01 (Jaya-Mamat)Rp 43.141.500
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **40METER (M)Jalan Pemukiman/GangPembangunan Jalan Lingkungan Paving Blok Kp Ranca Serdang RT 15/04 (Patok Aef)Rp 13.616.000
- Keadaan Mendesak80KKJumlah Kejadian Keadaan MendesakBantuan Langsung TunaiRp 144.000.000
- Penanggulangan Bencana8PaketJumlah Kejadian Penanggulangan BencanaSarana dan Prasarana Penanggulangan BencanaRp 50.000.000
- Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)30UNITJumlah alat produksi dan pengolahan peternakan yang diserahkanBantuan Hewan Peternakan (Kambing)Rp 87.850.000
- Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)1UNITJumlah alat produksi dan pengolahan pertanian yang diserahkanBantuan Barang di bidang PertaninanRp 52.810.000
- Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa1PAKETDukungan Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosialOperasional Pemerintahan Desa dari Dana DesaRp 19.908.000
Berangkat dari data dan atau informasi diatas, hasil investigasi hukum yang dilakukan oleh LBHK-Wartawan Banten diduga Kepala Desa Ranca Iyuh mekayasa laporan penggunaan dana Desa tahun 2024 ke Kementrian terkait, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara, hal tersebut dikatakan oleh Bismar Ginting, SH.,MH selaku Advokat / Pengacara dan Ketua Umum LBHK-Wartawan, dalam koprensi pers di kantornya, baru – baru ini.
Ditambahkan Bismar, adapun modus dugaan korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Ranca Iyuh antara lain berupa markup proyek, penggelapan, kegiatan fiktif, dan pemotongan anggaran, hal ini terhadap kegiatan :
- Pembangunan Spal U-ditch Kp Sangereng RT 16/04 200 M Rp 133.865.500
- Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **1UNITRehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dllPembangunan Jambanisasi Individual ODF 03Rp 7.500.000
- Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **1UNITRehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dllPembangunan Jambanisasi Individual ODF 02Rp 7.500.000
- Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **1UNITRehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dllPembangunan Jambanisasi Individual ODF 05Rp 7.500.000
- Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **1UNITRehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dllPembangunan Jambanisasi Individual ODF 04Rp 7.500.000
- Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **1UNITRehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dllPembangunan Jambanisasi Individual ODF 01Rp 7.500.000
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **60METER (M)Jalan Pemukiman/GangPembangunan Jalan Pemukiman Paving Blok Kp Ranca Serdang RT 11/03 (Sayati – Joni)Rp 34.590.000
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **100METER (M)Jalan Pemukiman/GangPembangunan Jalan Pemukiman Paving Blok Kp Kebon RT 02/01 (Jaya-Mamat)Rp 43.141.500
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **40METER (M)Jalan Pemukiman/GangPembangunan Jalan Lingkungan Paving Blok Kp Ranca Serdang RT 15/04 (Patok Aef)Rp 13.616.000
- Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)30UNITJumlah alat produksi dan pengolahan peternakan yang diserahkanBantuan Hewan Peternakan (Kambing)Rp 87.850.000
- Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)1UNITJumlah alat produksi dan pengolahan pertanian yang diserahkanBantuan Barang di bidang PertaninanRp 52.810.000
Total dana desa tahun 2024 yang digunakan untuk ke 11 kegiatan tersebut, diduga jadi ajang korupsi Kades, sebab kegiatan tersebut dilakukan Kades ada yang diduga di markup lalu ada yang hasilnya asal jadi, output nya sangat memprihatinkan sebab belum lama dikerjakan sudah ada yang rusak, sepertinya kegiatan tersebut kurang mendapatkan pengawasan dari masyarakat dan atau stakeholder, patut diduga kegiatan tersebut merugikan keuangan negara alias diduga ada korupsinya.
Untuk itu saat ini LBHK-Wartawan Banten menindaklajuti dugaan korupsi pengelolaan dana desa tersebut, agar mengumpulkan alat bukti dari sumber yang ada, lalu bila ada pihak – pihak yang mengetahui dugaan korupsi tersebut lembaga Kami siap menerima informasi dan alat bukti, hal ini dengan cara dapat menghubungi Kami di Email : lbhwartawan@gmail.com, kiranya dengan adanya berita ini ada masukan atau informasi tambahan dari masyarakat terkait dugaan korupsi dana desa tersebut.
Tahun 2023 dana desa diterima Desa Ranca Iyuh yaitu Rp. 1.415.337.000,- laporan Kades ke Kementrian terhadap penggunaan dana desa tahun 2023 diduga direkayasa dan atau dimanipulasi, sehingga diduga berpotensi merugikan keuangan negera, adapun pola nya hampir sama dengan dugaan korupsi dana desa tahun 2024, dipihak lain ketika media ini konfirmasi ke beberapa Warga Desa Serdang Wetan menurut mereka bahwa Kades tidak trnasparan dalam mengunakan dana desa dipihak lain fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sepertinya kurang melakukan pengawasan kinerja Kades.
Diharapkan dengan adanya informasi ini atau berita ini maka masyarakat aktif dalam melakukan pengawasan terkait pengunaan dana desa yang ada, hal ini agar tingkat kebocoran alias korupsi nya dapat diminimalisir.
Dipihak lain lembaga Kami juga akan melaporkan Kepala Desa Ranca Iyuh ke Tipikor Polresta Tangerang dan Polda Banten berikut ke Kejari Tangerang dan Kejati Banten sebab dalam pengunaan dana desa tahun 2024 dan 2023 diduga ada perbuatan melawan hukum (PMH), dengan harapan agar dugaan korupsi tersebut diusut tuntas oleh penegak hukum, bila terbukti ada korupsinya maka wajib hukumnya dimasukkan ke penjara terhadap pihak – pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi tersebut, ujar Bismar.
Media ini berupaya konfirmasi ke Kepala Desa Ranca Iyuh dengan mendatangi Kantor Desa, namun sangat disayangkan Kades tidak ada di Kantor, ujar staf desa, dipihak lain ketika dimintai keterangan dari beberap Masyarakat Desa Ranca Iyuh terkait dengan pengelolaan dana desa di Desa, mereka mengatakan bahwa Kades tidak transparan gunakan dana desa, diduga ada berbau korupsi, dipihak lain BPD (Badan Permusyawatan Desa) yang punya kewenangan pengawasan kinerja Kades sepertinya kurang berfungsi. (H.Madali/Hs/Bt/Red)