Pekanbaru | mediasinarpagigroup.com – Ketua Galang Kemajuan (GK) DPD Riau yang juga merupakan Ketua PWNU Riau H.T.Rusli Ahmad,SE,MM lakukan silaturahmi dengan Presiden RI, Ir H Joko Widodo di Novotel jalan Riau Pekanbaru.Kamis pagi (5/1/23)
Pertemuan Ketua DPD GK Riau H.T.Rusli Ahmad dengan Presiden RI yang didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, Mensesneg Prof Dr Pratikno dalam kunjungan kerjanya ke Propinsi Riau tersebut membahas seputaran situasi dan kondisi masyarakat dan perkembangan pembangunan dan program Presiden di Propinsi Riau.
Kepada Presiden Jokowi, H.T.Rusli Ahmad menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan program PSR yang gagal di Riau dan kehadiran Bapak Presiden Jokowi dalam pelantikan pengurus PWNU Riau masa bakti 2021-2026 yang di rencanakan pada bulan Februari 2023.
Kepada awak media H.T.Rusli Ahmad, menyampaikan bahwa pembicaraan terkait pelantikan jajaran pengurus PWNU Riau di bulan Februari, Bapak Presiden mengarahkan agar berkoordinasi dengan Mensesneg Pratikno.
“Kepada Bapak Presiden, saya juga menyampaikan keluhan dari masyarakat, khususnya petani sawit. Dimana saya yang juga selaku Dewan Penasehat DPP APKASINDO, menyampaikan tentang kondisi petani sawit Indonesia. Dimana harga TBS petani rendah dikarenakan Permentan yang mengatur tata cara penetapan harga TBS tidak berpihak kepada petani sawit,”kata H.T.Rusli Ahmad
Terkhusus petani sawit swadaya yang jumlahnya 93% sama sekali tidak masuk dalam perlindungan permentan tersebut. Permentan tersebut hanya mengikat kepada petani bermitra yang tidak lebih dari 7%. Sehingga capaian keberhasilan program PSR untuk Propinsi Riau di tahun 2022 adalah 0%.
Hal ini patut menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden Jokowi untuk mengevaluasi Kementerian terkait, ini urgen dan harus gerak cepat.
Menurutnya, bukan rahasia lagi, salah satu penghambat program Presiden rata-rata di KLHK dengan klaim kawasan hutan yang sudah tidak berhutan. Visi Misi itu hanya Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden. Menteri adalah pembantu Presiden, oleh karena itu jangan ada visi misi Kementerian yang bertentangan dengan Program Strategis Presiden dan Wakil Presiden,kata Rusli Ahmad.
Ketua DPD GK Riau H.T.Rusli Ahmad lakukan pembicaraan singkat terkait situasi masyarakat dan Petani Sawit Riau dengan Presiden Jokowi
Rusli yg didampingi oleh Ketua Umum DPP APKASINDO Dr. Gulat ME Manurung, MP,C.IMA dan Sekjend DPP APKASINDO Dr.cn. Rino Afrino, ST, MM, C.APO, mengaminkan pemaparan dari Rusli tentang capaian PSR.
Disambung Gulat ME Manurung, secara teknis menguraikan kepada Presiden Jokowi tentang permasalahan petani, terkhusus terkait capaian PSR yang viral di akhir tahun lalu. Bahwa capaian PSR tahun 2022 lalu adalah terendah sepanjang sejarah dan ini sangat mempengaruhi psikologis petani sawit untuk mengikuti arahan Presiden untuk mengikuti PSR, lanjutnya.
“Terus terang kami petani sawit berkecil hati dengan angka PSR di tahun 2022 yang hanya 9,4% dari target 180.000 ha disaat Pak Pak Jokowi sangat antusias menuntaskan capaian yang sudah ditargetkan”, ujar Gulat ketika menemui Presiden di sela-sela kunjungan kerjanya di Pekanbaru, Pada Kamis.
Sebagaimana juga disampaikan oleh Rino, bahwa permasalahan Utama PSR perlu duduk bersama lintas kementerian dan harus dengan sungguh² mencari resolusi. “Kami berharap Pak Presiden segera turun tangan mengatasi kendala petani sawit mengikuti program strategis Presiden, seperti PSR dan Hilirisasi TBS Petani, ujar Rino kepada Presiden Jokowi.
Mendengar pemaparan perwakilan petani sawit tersebut, Presiden Jokowi tampak mengkerutkan kening dan langsung memerintahkan Protokoler Istana untuk meminta nomor telpon Gulat dan Rino untuk segera dikomunikasikan rincian kendala dan hambatan PSR serta kendala Program BPDPKS lainnya.(Wahyu)
