Jakarta | mediasinarpagigroup.com – Apa mungkin saat ini negara mampu mengangkat semua menjadi ASN sementara pegawai honor adalah menunjang kebutuhan pimpinan daerah diwilayah jangan membuat sesuatu yang nantinya menimbulkan kesulitan pada pemerintah daerah karena situasi dan kondisi saat ini banyak pegawai honor yang justru mengharapkan pengangkatan sebagai ASN tetap yang bertatus jelas.
Kebutuhan GURU saja saat ini masih menjadi kendala karena banyak guru – guru juga yang berstatus honor jangan dilakukan penghapusan pegawai honor lalu nanti tiba tiba negara kesulitan untuk mencari tenaga penunjang dan pada akhirnya dapat menimbulkan pelayanan pada masyarakat semakin sulit.
Jika ingin melakukan penghapusan pegawai honor lalu langkah apa selanjutnya yang dilakukan pemerintah apakah ingin melakukan pengangkatan pegawai kontrak untuk pengganti istilah honor atau bahasa saja yang ingin dirubah atau memang dihapus seluruh pengawai honor lalu diangkat menjadi ASN atau hanya sebatas ingin melakukan pemutihan untuk diganti dengan pegawai baru atau peremajaan tenaga penunjang pada pemerintahan ini semua akan menjadi polemik yang berkepanjangan saya mengingatkan agar pemerintah berhati hati mengambil keputusan sebelum ada langkah yang matang agar tidak membuat beban negara atau jangan juga untuk mengurangi status pengawai negeri.
BANG ZUL salah satu anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat tidak setuju adanya penghapusan status pegawai honor dan dapat diupayakan agar pemerintah dapat memperhatikan nasib pengawai honor agar ada kejelasan status berapa lama status pegawai honor dapat dipastikan masa depan dan hak layak hidup bagi seluruh pegawai honor,diselah selah kesibukan BANG ZUL yang akrab dipangil sehari – hari dan juga merupakan anggota Badan anggaran disaat keluar dari ruang sidang Senayan, Senin (6/6).
Menurut BANG ZUL, ini suatu niatan yang konyol yang tak perlu pemerintah saat ini membahas penghapusan pegawai honor disaat negara paska COVID 19 lebih Focus harusnya pada persoalan penyehatan ekonomi jangan lagi menambah beban pisikologi pegawai dalam pelayanan masyarakat berkurang akibat timbulnya keresahan sehingga sikap dan pandangan.
Fraksi Demokrat jelas menolak adanya pencabutan status honor pada pegawai yang menunjang kegiatan pemerintah daerah kecuali ada alternatif istilah atau status yang lebih layak untuk hidup bagi pegawai honor karena masih banyak kita jumpai didaerah yang PAD nya rendah dan upah mereka sangat rendah sekali karena minimnya PAD daerah sehingga perlu dipikirkan yang matang jangan ambil keputusan yang dapat menimbulkan situasi dan kondisi yang menambah berat pikiran rakyat saat ini.(Hotman Saragih)
