Tangerang Kabupaten | mediasinarpagigroup.com – Terdapat lima titik celah yang biasa dimanfaatkan aparat desa untuk mengorupsi dana desa, yaitu (1) proses perencanaan, (2) proses perencanaan pelaksanaan (nepotisme dan tidak transparan), (3) proses pengadaan barang dan jasa dalam konteks penyaluran dan pengelolaan dana desa (mark up, fiktif, dan tidak transparan), (4) proses pertanggungjawaban (fiktif), dan proses monitoring dan evaluasi (formalitas, administratif, dan telat deteksi korupsi).
Padahal tujuan Pemerintah disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera., adapun tujuan Alokasi Dana Desa adalah : 1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjagan., 2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa., 3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal., 4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial., 5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa., 6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa., 7. Meningkatakan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara admistratif, secara, teknis, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efesien, efektif, berkeadilan, dan terkendali., hal tersebut disampaikan oleh Bismar Ginting,SH.,MH selaku Ketua Umum LBHK-Wartawan, dalam konprensi pers nya baru – baru ini.
Selanjutnya Desa yang menerima dana Desa maka Kades nya wajib hukum nya melaporkan pengunaan nya ke Kementrian terkait melalui aplikasi yang ada, hal ini agar Kementrian terkait mengetahui dikemanakan dana desa tersebut dan public atau masyarakat juga dapat mengawsinya,
Berdasarkan data yang lembaga Kami peroleh bahwa dana desa yang diterima oleh Desa Kresek Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang tahun 2023 yaitu sebesar Rp 1.227.657.000,- dana desa tersebut disalurkan oleh pemerintah tiga (3) tahap, untuk dana desa tahap 1 dan 2 yang diterima desa Kresek berdasarkan data yang ada belium dlaporkan oleh Kades pengunaan nya, lalu dana desa tahap 3 tahun 2023 teleh dilaporkan Kades pengunaan nya, katanya dana desa tahap 3 digunakan untuk :
- Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Makanan Tambahan (Penyediaan Makanan Tambahan Posyandu) Rp 58.834.000
- Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll, Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (MCK Kp. Cempaka RT.006/001) Rp 85.766.500
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa, Sarana dan Prasarana Transportasi Desa (Betonisasi Kp. Kresek RT.001/001) Rp 159.782.000
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang, Jalan Pemukiman/Gang (Paving Blok Rt.009/004) Rp 41.138.500, – Jalan Pemukiman/Gang (TPT Kp. Bayur RT.015/005) Rp 52.171.000, – Jalan Pemukiman/Gang (Paving Blok Kp. Bayur Rt.015/005) Rp 225.811.000, – Jalan Pemukiman/Gang (Paving Blok RT.004/002) Rp 30.021.000, – Jalan Pemukiman/Gang (Paving Blok Kp.Rengas RT.015/005) Rp 25.643.000, – Jalan Pemukiman/Gang (Paving Blok Kp.Kandang Gede RT.007/003) Rp 30.516.500
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani, Pembangunan Jalan Usaha Tani (TPT RT.019/006) Rp 62.171.000
- Pembangunan Jalan Usaha Tani (Jalan Air Pertanian Kp. Kandang Gede RT.007/003) Rp 11.228.000
- Pembangunan Jalan Usaha Tani (Jalan Usaha Tani Kp. Al Falah RT.004/002) Rp 13.480.000,
- Pembangunan Jalan Usaha Tani (TPT Kp. Bojong RT.020/001) Rp 122.583.500
- Pembangunan Jalan Usaha Tani (Jalan Usaha Tani Kp. Nambo RT.012/005) Rp 41.416.500
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) (SAB Kp. Al-Falah Rt.004/002 (2)) Rp 52.412.500
- Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) (SAB Kp. Cideng Rt.011/004) Rp 52.421.000
- Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) (SAB Kp.Al-Falah RT.004/002 (1)) Rp 52.466.000
- Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) (SAB Kp.Tegal RT.003/001) Rp 52.412.500
- Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa, Dukungan Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial (Bantuan Pangan Keluarga Korban Banjir) Rp 5.223.000
- Dukungan Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial (Bantuan Keluarga Duka (Kematian)) Rp 18.420.000, – Dukungan kegiatan seremonial di desa (Terbantunya Acara PBHI ditingkat keRTan) Rp 10.080.000
- Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll), Jumlah alat produksi dan pengolahan peternakan yang diserahkan (Bantuan Bibit Ternak Itik / Bebek) Rp 26.335.000
- PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA, Keadaan Mendesak, Jumlah Kejadian Keadaan Mendesak (Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 126.000.000
Berdasarkan hasil investigasi hukum yang dilakukan oleh LBHK-Wartawan Banten diduga kuat Kepala Desa Kresek dalam membuat laporan penggunaan dana desa merekayasa nya, fakta dilapangan banyak kegiatan pembangunan infrastruktur tidak sesuai dengan RAB (Rancana Anggaran Biaya) malah ada beberapa titik kegiatan yang hasil pekerjaan nya sudah rusaksebab kualitas tidak baik alias mengurangi volume dan kulaitas bahan yang digunakan.
Tahun 2022 dana desa yang diterima oleh Desa Kresek yaitu Rp. 1.133.256.000, diduga Kades dalam mengelola dana desa tersebut lakukan korupsi dengan pola yang sama ditahun 2023 tegas Bismar, lalu tahun 2024 dana desa yang diterima oleh Desa Kresek yaitu Rp. 1.124.800.000, diharapkan masyarakat serta pihak lainnya dapat mengasinya dengan ketat sebab tidak tertutup kemungkinan akan dikorupsi oleh Kades dan kroninya.
Bahwa dugaan korupsi yang terjadi di pemerintahan desa tak hanya karena alokasi dana desa yang besar tiap tahun, tapi juga “tak diiringinya prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan desa, ujar Bismar.
Faktor lain, kata Bismar, desa tersebut juga luput dari perhatian media massa berskala nasional, afiliasi kepala desa dengan calon kepala daerah tertentu, serta minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat, bentuk dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kades yaitu Penggelembungan dana (markup), Proyek fiktif, Tidak sesuai volume kegiatan, Laporan palsu ( Kepala desa wajib menyerahkan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati atau wali kota tiap akhir tahun dan masa jabatan. Selain itu, kades juga harus membuat laporan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa serta menyebarkan informasi pemerintahan desa secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran., Namun, laporan tersebut sering dimanipulasi, di antaranya melalui praktik pengurangan jumlah barang dari yang tercantum, mengubah kualitas barang menjadi lebih rendah, atau membuat pembelanjaan fiktif., Jadi, laporan yang dibuat tidak sesuai dengan kondisi pelaksanaan kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya )
Untuk itu LBHK-Wartawan Banten, saat ini lagi mengumpulkan alat bukti dugaan korupsi dana desa di Desa Kresek tahun 2022-2023, bila sudah lengkap maka Kami akan buat pengaduan ke Institusi Penegak Hukum antara lain ke Tipikor Polres Tangerang serta ke Polda Banten berikut ke Kajari Tangerang juga ke Kejati Banten, tegas Bismar Ginting, SH.,MH.
Media ini berusaha konfirmasi ke Kades Kresek dengan mendatangi kantor desa beberapa waktu lalu, namun Kades tidak ada di kantor, ujar salah satu Staf Desa.(H.Madali S/Tim)
