Kabupaten Bekasi | mediasinarpagigroup.com – Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDA-BMBK) Kabupaten Bekasi memastikan pelaksanaan 65 kegiatan normalisasi sungai yang tersebar di 13 kecamatan sebagai upaya penanggulangan bencana kekeringan dan banjir.
Kepala Dinas SDA-BMBK Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, mengatakan bahwa hingga Mei 2025, progres normalisasi telah mencapai 40 persen, dan beberapa lokasi telah rampung dikerjakan. Pihaknya terus berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) terkait penertiban bangunan liar yang berdiri di sepanjang bantaran sungai.
Kami tidak dapat melakukan normalisasi jika masih ada bangunan liar di sisi tanggul. Saat ini, ada kegiatan yang sudah selesai, sedang berlangsung, dan ada pula yang menunggu proses pembongkaran oleh Satpol-PP sesuai SOP yang berlaku,” ujarnya, Jumat (09/05/2025).
Henri menambahkan, pada tahun 2025, Dinas SDA-BMBK mengagendakan 120 kegiatan infrastruktur, termasuk pembangunan turap, pelebaran jalan, dan drainase, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi. Dari jumlah tersebut, 65 di antaranya merupakan kegiatan normalisasi sungai.
Kegiatan ini kami laksanakan bersama Satpol-PP karena urusan penertiban bangunan liar bukan kewenangan kami,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas SDA-BMBK Kabupaten Bekasi, Agung Mulya, menjelaskan bahwa kegiatan normalisasi sungai diprioritaskan di 13 kecamatan, terutama di wilayah utara Kabupaten Bekasi, yang menjadi daerah hilir serta kawasan pertanian.
Berdasarkan pengalaman banjir awal tahun ini, normalisasi terbukti mengurangi wilayah rawan banjir. Fokus kami tahun ini adalah wilayah utara seperti Tambun Utara, Babelan, dan Pebayuran,” ujarnya.
Untuk wilayah selatan, menurut Agung, kegiatan difokuskan pada pembangunan turap, saluran drainase, dan kolam retensi untuk mengendalikan volume air saat musim hujan. Sedangkan di wilayah utara, normalisasi difokuskan pada kelancaran aliran air menuju muara.
Kami sudah berkoordinasi dengan Satpol-PP sejak tahun lalu untuk mendata bangunan liar di bantaran sungai yang akan dinormalisasi. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Gubernur Jawa Barat,” tambahnya.
Agung menyebut, salah satu lokasi yang telah ditertibkan adalah sepanjang Kali Baru di Kecamatan Tambun Selatan sejauh hampir 7 kilometer. Saat ini, kawasan tersebut tengah dalam proses normalisasi dan penataan kembali.
Kami juga telah berkoordinasi dengan Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi agar area yang sudah dibongkar bisa segera ditata. Penataan daerah aliran sungai harus direncanakan dengan baik agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, ujarnya.(Jan)
