Bogor Kabupaten, mediasinarpagigroup.com – Kamis, (16/12) Tim Hukum dan atau Wartawan media ini telah mengadukan / melaporkan beberapa Kepala Sekolah Negeri yang ada di Kabupaten Bogor ke Polres Bogor serta Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, adapaun yang dilaporkan tersebut Para Kepala Sekolah di SMK Negeri, SMPN Negeri dan SD Negeri antara lain yang diadukan atau dilaporkan yaitu : – Kepala SMK Negeri 1 Gunung Sindur, Kepala SMK Negeri 1 Ciomas, Kepala SMK Negeri 1 Cileungsi , Kepala SMK Negeri 1 Kemang, Kepala SMK Negeri 1 Gunung Putri, Kepala SMK Negeri 1 Cariu, Kepala SMK Negeri 1 Puncak Cisarua
Berikutnya ditingkat SMP Negeri yaitu Kepala SMP Negeri 1 Rumpin, Kepala SMP Negeri 2 Rumpin, Kepela SMP Negeri 1 Bojonggede, Kepela SMP Negeri 2 Bojonggede, Kepala SMP Negeri 1 Cijeruk, Kepala SMP Negeri 1 Caringin, Kepala SMP Negeri 1 Cigombong, Kepala SMP Negeri 2 Cigombong.
Lalu ditingkat SD Negeri yaitu : Kepala SD Negeri Cibitung 02 Tenjolaya, Kepala SD Negeri Cibitung 03 Tenjolaya, Kepala SD Negeri Tenjolaya, Kepala SD Negeri Cinagneng 01 Tenjolaya, Kepala SD Negeri Cimayang Kecamatan Pamijahan, Kepela SD Negeri Pamijahan 01 Kecamatan pamijahan, Kepala SD Negeri Cimayang 03 Kecamatan pamijahan, Kepala SD Negeri Cibening 01 Kecamatan pamijahan, Kepala SD Negeri Gunung Picung 04 Kecamatan Pamijahan, Kepala SD Negeri Gunung Picung 02 Kecamatan Pamijahan, Kepala SD Negeri Gunung Picung 05 Kecamatan Pamijahan.
Para Kepala Sekolah tersebut diduga dalam mengunakan uang negara atau dana BOS Reguler betentangan dengan hukum sebab diduga tidak mengindahkan Permendikbud No.6 tahun 2021 tentang Juknis Pengugunaan Dana BOS Reguler, bukan itu saja diduga oknum Kepala Sekolah mark up pembelian barang habis pakai misalnya beli CAT 3 namun dilaporkan 6 lalu beli Minuman, Gula, Kopi , Spidol dan lain sebagainya yang sifatnya habis pakai mereka mark up, pola nya beli barang lalu minta faktur atau kwitansi dari TOKO ada 2 yang satu kosong tapi sudah distempel oleh pihak Toko lalu yang lainnya juga hampir sama demikian, jadi faktur dan atau kwitansi yang sudah distempel oleh pihak toko lalu Oknum Kepsek atau pihak sekolah tinggal menuliskan jumlahnya serta harganya, perlu diketahui hal ini masih asas praduga tidak bersalah, ujar Adtia selaku Tim Hukum di media ini.
Ditambahkan Aditia yang juga Mahasiswa Fakultas Hukum Semester VII di salah satu Universitas di Jakarta menegaskan, terhadap Kepala Sekolah sebenarnya sudah ada payung hukum bagi mereka dalam penggunaan dana BOS sebagaimana yang Saya sebutkan diatas, maka bila bertentangan dengan regulasi tersebut tentu disebut melawan hukum atau perbuatan melawan hukum.
Dalam Permendikbud No.6 tahun 2021, ada 12 Komponen dana BOS tersebut bisa digunakan, lalu pada Pasal 20 ayat (1) menjelaskan “ Dalam pengelolaan dana BOS Reguler kepala sekolah harus membentuk Tim BOS sekolah artinya Kepsek harus buat Surat Keputusan terkait siapa – siapa saja yang terlibat atau ada dalam Tim BOS Sekolah tersebut, adapun pihak – pihak yang di ikutkan dalam Tim Bos Sekolah sebagaimana aturan yang ada antara lain : 1 orang dari unsur Guru, 1 Orang dari unsur Komite Sekolah, 1 Orang dari unsur Orangtua Murid/wali peserta didik diluar Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredebilitas dan tidak memilki konflik kepentingan.
Ditambahkan Aditia, bahwa pengelolaan dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah ditentukan oleh aturan antara lain : Prinsip pertama fleksibilitas, yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah. Efektivitas, yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Efisiensi, dimana penggunaan dana BOS Reguler diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optial, selanjutnya prinsip akuntabilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan. Serta prinsip transparansi dimana penggunaan dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah,” paparnya.
Berangkat dari hal itu bila Kepala Sekolah tidak mengumumkan penggunaan dana BOS hanya di kertas selembar yang sifatnya hanya di print lalu ditempelkan di mading menurut Kami itu sudah sangat melanggar aturan yang ada sebab anggaran Papan Dana BOS telah tersedia atau bisa di ambil dari dana BOS yang ada, lalu Papan Pengumuman Dana BOS tersebut harus ditempat pada tempat yang bisa dijangkau atau dibaca oleh publik.
Kalau papan dana BOS tidak ada atau ada tapi ditempelkan di dalam ruang kepala sekolah maka itu juga disebut Perbuatan Melawan Hukum, dan dapat Kami duga pihak sekolah sengaja menutup – nutupi penggunaan dana BOS yang ada, artinya kalau ditutup – tutupi maka pasti ada sesuatu hal yang tidak ingin diketahui oleh publik yang dilakukan oleh Kepala Sekolah atau pihak sekolah.
Terkait dengan SK Tim BOS Sekolah seharusnya Kepala Sekolah memajang SK Tim BOS sekolah tersebut di ruang publik hal ini agar publik dapat mengaksesnya, adapun tugas dan tanggung jawab Tim Bos Sekolah salah satu nya yaitu “ Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dan mempublikasikan semua pelaporan baik penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada masyarakat secara terbuka. Dokumen yang dipublikasikan yaitu rekapitulasi dana BOS berdasarkan komponen pembiayaan (K8). Publikasi dilakukan pada papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat “
Berangkat dari hal itu Kami menganjurkan kepada para Wartawan dan LSM diseluruh NKRI bila menemukan pelanggaran sebagaimana Saya sebutkan diatas maka silahkan Adukan / Laporkan saja ke Penegak Hukum karena sudah merupakan kewajiban warga negara untuk melakukan hal tersebut sebab konstitusi NKRI mengaturnya, terkait apakah dalam penyelidikan APH (Aparat Penegak Hukum) ditemukan 2 alat bukti bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi atau tidak tentu hal itu Kita serahkan ke penegak hukum, dan perlu diketahui tanpa adanya Pengaduan/Laporan dari Kita maka APH tidak punya dasar hukum untuk memanggil pihak – pihak yang diduga telah melakukan perbuatan merugikan keuangan negara, tegas Aditia.(Edi/Red)
