Rp.3,5 M lebih Dana Desa Thn 2023 sd 2025 Diterima Desa Rejosari Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan, Masyarakat Duga Dikorupsi

Grobogan | mediasinarpagigroup.com – Desa Rejosari Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan  Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 menerima dana desa sekitar Rp. 1.176.253.000,– tanggal 31 Januari 2025 desa tersebut menerima dana desa tahap satu yaitu sekitar Rp 578.031.200,– lalu tahap dua Pemdes menerima dana desa tanggal 3 Juni 2025 Rp 598.221.800,- laporan Kades terkait dengan penggunaan dana desa tersebut ke Kementrian, katanya untuk :

1. Pembangunan Jalan Desa 134 Meter Rp 100.000.000
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** 134 METER (M) Jalan Desa 2/1 Rp 100.000.000
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** 134 METER (M) Jalan Desa plosonambangan Rp 100.000.000
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** 133 METER (M) Jalan Desa rejosari Rp 100.000.000
5. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 1 PAKET Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya posyandu april Rp 6.940.000
6. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 1 PAKET Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya posyandu februari Rp 7.090.000
7. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 1 PAKET Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya posyandu maret Rp 6.840.000
8. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 1 PAKET Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya posyandu januari Rp 6.840.000
9. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 1 PAKET Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya eds Rp 8.985.000
10. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) 1 PAKET Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya kampung kb Rp 4.500.000
11. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) 1 PAKET Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya RDS Rp 8.025.000
12. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) 1 PAKET Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya rds Rp 4.050.000
13. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) 1 PAKET Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya kampung KB Rp 4.500.000
14. Keadaan Mendesak 5 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa 5 Rp 1.500.000
15. Keadaan Mendesak 5 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa 4 Rp 1.500.000
16. Keadaan Mendesak 5 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa 2 Rp 1.500.000
17. Keadaan Mendesak 5 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa 3 Rp 1.500.000
18. Keadaan Mendesak 5 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa 1 Rp 1.500.000
19. Pengembangan Sistem Informasi Desa 1 PAKET Terciptanya Sistem Informasi Desa pelatihan ehdw Rp 600.000
20. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 1 PAKET Dokumen Pemetaan Kemiskinan Desa secara Partisipatif honor b=veirf data Rp 600.000
21. Pembinaan PKK 1 PAKET Terselenggaranya Pembinaan PKK Rp 6.800.000
22. Pembinaan PKK 1 PAKET Terselenggaranya Pembinaan PKK Rp 6.800.000

Hal tersebut dikatakn oleh Syahrul, SH.,MH selaku Advokat / Pengacara LBHK-Wartawan, baru – baru ini dikantornya.

Ditambahkan Syahrul bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa mulai berlaku pada 25 April 2024. UU ini mengubah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Desa merupakan dasar hukum untuk memastikan transparansi pengelolaan dana desa. UU ini menitikberatkan pada transparansi anggaran sebagai pilar utama dalam pengelolaan dana desa yang efektif dan akuntabel.

Beberapa Ciri – ciri Desa yang rawan penyimpangan Dana Desa antara lain : a. Musyawarah Desa hanya formalitas dan hasil nya tidak disosialisasikan kepada Masyarakat ., b. Penyertaan Modal Bumdes besar tapi tidak berjalan dengan baik dan tidak berkontribusi pada Desa., c. Proyek desa sering tidak di pasang papan informasi dan hasil nya tidak beres., d. DPD yang pasif ., e. Realisasi program kerja terlambat padahal anggaran sudah cair ., f. Praktik monopoli dalam pengadaan ., g. Prangkat desa mudah disetir Kades ., h. Melaporkan kegiatan Swadaya Masyarakat seolah – olah bersumber dari dana desa., i. Prangkat desa yang kurang peduli bahkan kantor desa tutup pada hari kerja., j. Intrimidasi terhadap masyarakat yang krisis

Tahun 2024 dana desa yang diterima Desa Rejosari yaitu Rp. 1.177.622.000,- laporan Kades terkait dengan penggunaan dana desa tersebut ke Kementrian, katanya untuk :

1. Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan Rp 4.900.000
2. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) 1 ORANG Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan P4GN Rp 4.900.000
3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) 1 ORANG Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan sos DESTANA Rp 4.950.000
4. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 1 PAKET Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya Sos stunting Rp 4.900.000
5. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 1 PAKET Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya rembug stunting Rp 4.200.000
6. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 1 PAKET Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya posyandu juni Rp 5.860.000
7. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 1 PAKET Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya fc, pmt, kon pertemua kade, pmt lansia, sppd, trnaspor kader, transport kader lansia Rp 5.960.000
8. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 1 PAKET Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya pmt, bumil posyandu Rp 18.475.000
9. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 1 PAKET Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya Rp 23.210.000
10. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 1 PAKET Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya pelatihan EHDW Rp 600.000
11. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 1 PAKET Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Lainnya RDS Rp 4.200.000
12. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 1 PAKET Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Lainnya Kampung KB Rp 4.800.000
13. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 1 PAKET Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Lainnya Penyelenggaraan Desa layak anak Rp 8.819.000
14. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 1 PAKET Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Lainnya Rumah Desa Rp 14.925.000
15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa ** 1 UNIT Jembatan Desa 4/2 Rp 25.000.000
16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa ** 1 UNIT Jembatan Desa Plat deker 1/2 Rp 20.000.000
17. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa ** 1 UNIT Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan Desa plat deker 5/1 Rp 20.000.000
18. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** 468 METER (M) Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa makadam kali ngelo Rp 100.000.000
19. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** 115 METER (M) Jalan Desa nglumpang Rp 90.500.000
20. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** 123 METER (M) Jalan Desa plosonambangan Rp 93.287.600
21. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** 1 METER (M) Jalan Desa 6/1 Rp 144.000.000
22. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** 1 METER (M) Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Makadam 6/4 Rp 50.000.000
23. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** 1 METER (M) Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Talud JUT Gembel Rp 65.524.400
24. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) ** 1 METER (M) Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Jembatan plat deker Rp 20.000.000
25. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll) 10 UNIT Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rp 100.000.000
26. Pembinaan PKK 1 PAKET Terselenggaranya Pembinaan PKK bimtek PKK Rp 15.000.000
27. Pembinaan PKK 1 PAKET Terselenggaranya Pembinaan PKK Rp 6.800.000
28. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** 1 UNIT Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa Pembangunan lapangan voly Rp 25.000.000
29. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)** 1 PAKET Dokumen Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa) honor EPDESKEL PRODESKEL Rp 1.500.000
30. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 1 PAKET Dokumen Pemetaan Kemiskinan Desa secara Partisipatif Honor DTKS Rp 1.200.000
31. Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 1 PAKET Biaya Koordinasi Pemerintah Desa Rp 15.300.000
32. Pengembangan Sistem Informasi Desa 1 PAKET Terciptanya Sistem Informasi Desa digitalisasi desa Rp 7.500.000
33. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan 2 UNIT Komputer 2 laptop Rp 10.000.000
34. Keadaan Mendesak 24 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa 6 Rp 7.200.000
35. Keadaan Mendesak 24 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa 5 Rp 7.200.000
36. Keadaan Mendesak 24 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa 2 Rp 7.200.000
37. Keadaan Mendesak 24 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa 1 Rp 7.200.000
38. Keadaan Mendesak 24 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa 4 Rp 7.200.000
39. Keadaan Mendesak 24 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa 3 Rp 7.200.000
40. Penanggulangan Bencana 1 Paket Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana Rp 20.000.000
41. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) 1 ORANG Jumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) pelatihan pengurus bumdes Rp 900.000
42. Peningkatan kapasitas perangkat Desa 1 ORANG Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas perangkat Desa peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa Rp 24.000.000
43. Peningkatan kapasitas BPD 1 ORANG Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas BPD Rp 15.000.000
44. Penyertaan Modal 5.000.000 Rupiah Penyertaan Modal BUMDes bumdesma Rp 5.000.000

Berangkat dari data dan atau informasi diatas, hasil investigasi hukum yang dilakukan oleh LBHK-Wartawan Jawa Terngah diduga laporan Kepala Desa Rejosari ke Kementrian direkayasa, berpotensi merugikan keuangan Negara, dipihak lian diduga masih ada sisa dana desa tahun 2024 yang belum digunakan dan dikemanakan dugaan sisa dana desa tersebut ?  apakah sudah digunakan pada tahun 2025, kalau digunakan tahun 2025 maka hal itu untuk kegiatan apa saja ? adapun modus dugaan  korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala  Desa antara lain berupa markup proyek, penggelapan, kegiatan atau program fiktif, dan pemotongan anggaran, lalu Berita Acara Penggunaan dana desa diduga direkayasa, hal ini terhadap kegiatan :

1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa ** 1 UNIT Jembatan Desa 4/2 Rp 25.000.000
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** 468 METER (M) Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa makadam kali ngelo Rp 100.000.000
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** 115 METER (M) Jalan Desa nglumpang Rp 90.500.000
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** 123 METER (M) Jalan Desa plosonambangan Rp 93.287.600
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** 1 METER (M) Jalan Desa 6/1 Rp 144.000.000
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** 1 METER (M) Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Makadam 6/4 Rp 50.000.000
7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** 1 METER (M) Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Talud JUT Gembel Rp 65.524.400

Tahun 2023 dana desa yang diterima Desa Rejosari yaitu sekitar Rp. 1.169.412.000,- laporan Kades ke Kementrian katnya dana desa tersebut digunakan untuk :

1. Penyertaan Modal Bumdesa Rp 20.000.000
2. Penyertaan Modal 5.000.000 Rupiah Penyertaan Modal BUMDes Penyertaan Modal Bumdesma LKD Rp 5.000.000
3. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll) 10 UNIT Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni untuk Rumah Tangga Miskin sebanyak 10 unit Rp 100.000.000
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) ** 53 METER (M) Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Pembangunan Drainase Dusun Plosonambangan panjang 53 meter Rp 75.000.000
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) ** 290 METER (M) Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Pembangunan Talud Dusun Gembel panjang 290m Rp 109.793.600
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) ** 138 METER (M) Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Pembangunan Talud RT 05 RW 01 Dusun RejosariVulume P.138 m T. 1 m Rp 60.000.000
7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa ** 2 UNIT Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan Desa Pembangunan Plat Deker 2 unit Dusun Rejosari RT 03 RT 05 RW 01 Rp 30.000.000
8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** 354 METER (M) Pembangunan Jalan Usaha Tani Pembangunan Prasarana Jalan Usaha Tani (Talud) Dusun Ploso Nambangan Rp 133.882.400
9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** 380 METER (M) Pembangunan Jalan Usaha Tani Pembangunan Jalan Usaha Tani Dusun Gembel Panjang 380 meter Rp 100.000.000
10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** 127 METER (M) Jalan Desa Pembangunan Jalan cor blok Dusun Ngambilan panjang 127 meter lebar 2,9 meter Rp 100.000.000
11. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll ** 10 UNIT Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll Pembangunan Jamban sehat untuk RTM penerima RTLH 10 unit Rp 50.000.000
12. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 3 PAKET Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Lainnya Kegiatan Sosialisasi AKI/AKB, Sosialisasi pencegahan stunting dan sosialisasi P4GN Rp 17.100.000
13. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 1 PAKET Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Lainnya Operasional Kegiatan RDS bulan Jan-Desember Rp 107.270.000
14. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) 5 ORANG Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan Peningkatan kapasitas untuk kader posyandu Rp 10.000.000
15. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 1 PAKET Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya Operasional Posyandu Bulan Januari sampai Desember Rp 70.710.000
16. Keadaan Mendesak 33 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa bulan Desember Rp 9.900.000
17. Keadaan Mendesak 33 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa Bantuan Langsung Tunai Desa bulan November Rp 9.900.000
18. Keadaan Mendesak 33 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa BLT Desa bulan Oktober sebanyak 33 kpm, per kpm 300ribu rupiah Rp 9.900.000
19. Keadaan Mendesak 33 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa Bantuan langsung tunai (BLT) Desa bulan September sebanyak 33 kpm, per kpm 300 ribu rupiah Rp 9.900.000
20. Keadaan Mendesak 33 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa bulan agustus sebanyak 33 kpm, per kpm 300 ribu rupiah Rp 9.900.000
21. Keadaan Mendesak 33 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa bulan 7 (Juli) sebanyak 33 KPM, per KPM 300ribu Rp 9.900.000
22. Keadaan Mendesak 33 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa Bantuan Langsung Tunai bulan Juni Rp 9.900.000
23. Keadaan Mendesak 33 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa BLT desa bulan Mei Rp 9.900.000
24. Keadaan Mendesak 33 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa bulan ke-4 sebanyak 33 kpm, per kpm 300 ribu rupiaj Rp 9.900.000
25. Keadaan Mendesak 33 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa BLT Desa bulan ke 3 sebanyak 33 kpm, per kpm 300 ribu rupiah Rp 9.900.000
26. Keadaan Mendesak 33 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa bulan januari sebanyak 33 KPM per KPM 300 ribu rupiah Rp 9.900.000
27. Keadaan Mendesak 33 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa bulan Februari sebanyak 33 kpm per kpm 300 ribu rupiah Rp 9.900.000
28. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) 3 ORANG Jumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDes Rp 4.500.000
29. Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 1 PAKET Biaya Koordinasi Pemerintah Desa Bantuan operasional untuk Pemerintahan Desa Rp 13.150.000
30. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 1 PAKET Dokumen Pemetaan Kemiskinan Desa secara Partisipatif Pemutakhiran data kemiskinan Rp 9.256.000
31. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)** 1 PAKET Dokumen Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa) Pemutakhiran data SDGs Rp 5.000.000
32. Pembinaan PKK 1 PAKET Terselenggaranya Pembinaan PKK Peningkatan Kapasitas PKK Rp 27.200.000

Terkait dengan laporan Kades Rejosari terhadap penggunaan dana desa tahun 2023 tersebut diatas diduga ada beberap item yang berpotensi merugikan keuangan Negara, kegitan tersebut antara lain :

1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) ** 53 METER (M) Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Pembangunan Drainase Dusun Plosonambangan panjang 53 meter Rp 75.000.000
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) ** 290 METER (M) Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Pembangunan Talud Dusun Gembel panjang 290m Rp 109.793.600
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) ** 138 METER (M) Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Pembangunan Talud RT 05 RW 01 Dusun RejosariVulume P.138 m T. 1 m Rp 60.000.000
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** 354 METER (M) Pembangunan Jalan Usaha Tani Pembangunan Prasarana Jalan Usaha Tani (Talud) Dusun Ploso Nambangan Rp 133.882.400
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** 380 METER (M) Pembangunan Jalan Usaha Tani Pembangunan Jalan Usaha Tani Dusun Gembel Panjang 380 meter Rp 100.000.000
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** 127 METER (M) Jalan Desa Pembangunan Jalan cor blok Dusun Ngambilan panjang 127 meter lebar 2,9 meter Rp 100.000.000
7. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll ** 10 UNIT Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll Pembangunan Jamban sehat untuk RTM penerima RTLH 10 unit Rp 50.000.000

Untuk itu saat ini LBHK-Wartawan Jawa Tengah menindaklajuti dugaan korupsi pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa Rejosari saat ini lembaga Kami lagi mengumpulkan alat bukti dari sumber yang ada, lalu bila ada pihak – pihak yang mengetahui dugaan korupsi tersebut lembaga Kami siap menerima informasi dan alat bukti, hal ini dengan cara dapat menghubungi Kami di Email : lbhwartawan@gmail.com, atau WhatsApp : 08979344851,-

Dipihak lain lembaga Kami juga akan melaporkan Kepala Desa Rejosari ke Tipikor Polres Grobogan  dan Polda Jateng berikut ke Kejaksaan Negeri Grobogan lalu Kejati Jabar sebab dalam pengunaan dana desa tahun 2023 sd 2025 diduga ada perbuatan melawan hukum (PMH), dengan harapan agar dugaan korupsi tersebut diusut tuntas oleh penegak hukum, bila terbukti ada korupsinya maka wajib hukumnya pihak – pihak yang terlibat dimasukkan ke penjara, tegas Syahrul.

Media ini berupaya konfirmasi ke Kepala Desa Rejosari dengan mendatangi Kantor Desa, namun sangat disayangkan Kades belum bisa ditemui,  dilain tempat beberapa Masyarakat dimintai komentar nya kontek pengelolaan dana desa tahun 2023 sd 2025 oleh Pemdes, beberapa Masyarakat mengatakan bahwa Kades tidak transparan gunakan dana desa, sementara BPD (Badan Permusyawaratan Desa) seperinya kurang berfungi dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, tegas mereka.(Aditia/Si/Red)