Bekasi Kabupaten | mediasinarpagigroup.com – SMP Negeri 1 Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang berada di Jl. Raya Pebayuran, tahun 2023 Kepala Sekolah nya yaitu Opo Nuryono, memiliki jumlah Siswa/I sekitar 1264, lalu sekolah tersebut menerima dana BOS Reguler ada 2 tahap, untuk tahap 1 sekolah menerima tanggal 11 April 2023 Rp 751.949.300,- tahap 2 sekolah menerima tanggal 25 Juli 2023 Rp 752.080.000,–
Bahwa sekolah yang menerima dana BOS wajib hukum nya melaporkan pengunaan nya ke Kementrian terkait melalui aplikasi yang ada, hal ini agar kementrian terkait mengetahui dikemanakan dana BOS tersebut dan public juga dapat mengawasinya.
Laporan Kepala SMP Negeri 1 Pebayuran, terkait pengunaan dana BOS Reguler tahap 1 tahun 2023 kata Kepsek dana tersebut digunakan untuk : – penerimaan Peserta Didik baru Rp 27.458.000, – pengembangan perpustakaanRp 188.488.000,- kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikulerRp 10.597.000, – kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaranRp 86.669.800, – administrasi kegiatan sekolahRp 148.035.000, – pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikanRp 46.256.800, – langganan daya dan jasaRp 18.828.397, – pemeliharaan sarana dan prasarana SekolahRp 7.000.000, – pembayaran honorRp 211.200.000, – Total Dana terserap Rp 744.532.997
Lalu, laporan Kepala SMP Negeri 1 Pebayuran, terkait pengunaan dana BOS Reguler tahap 1 tahun 2023 kata Kepsek dana tersebut digunakan untuk : – penerimaan Peserta Didik baru Rp 7.500.000, – pengembangan perpustakaanRp 1.200.000, – kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikulerRp 36.800.000, – kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaranRp 76.772.800, – administrasi kegiatan sekolahRp 145.464.400, – pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikanRp 39.304.000, – langganan daya dan jasaRp 19.974.119, – pemeliharaan sarana dan prasarana SekolahRp 238.633.800, – pembayaran honorRp 193.600.000, – Total Dana terserap Rp 759.249.119
Berangkat dari laporan penggunaan dana BOS Tahun 2022 oleh Kepala SMP Negeri 1 Pebayuran, ke Kementrian tersebut diatas, berdasarkan hasil investigasi hukum yang dilakukan oleh LBHK-Wartawan Jawa Barat, di duga Kepala Sekolah merekayasa laporan penggunaan dana BOS Reguler tahun 2023 ke Kementrian terkait, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara, hal tersebut dikatakan oleh Bismar Ginting, SH.,MH selaku Advokat / Pengacara dan Ketua Umum Konsultan Hukum LBHK-Wartawan, dalam konprensi pers nya, baru – baru ini.
Sebut saja terhadap kegiatan pengembangan perpustakaan tahun 2023 yang menyerap dana BOS sekitar Rp.189 Juta lebih diduga direkaya oleh Kepsek terhadap laporannya ke Kementrian terkait melalui aplikasi yang ada, adapun modus korupsinya yaitu bekerjasama engan penerbit atau distributor, yang mana penerbit atau distributor terbitkan Kwitansi pembelian atau faktur pembelian yang dibengkakkan jumlah nya atau mark up, padahal diduga Kepsek juga dapat persentasi atau komisi dari pembelian buku dari distributor dan atau penerbit, besarannya sekitar 5 sd 15 % dari harga beli buku.
Lalu, terhadap kegaiatan administrasi kegiatan sekolah yang menyerap dana BOS tahun 2023 sekitar Rp.293 Juta lebih, modus dugaan korupsi nya yaitu membuat laporan fiktif seolah – olah kegiatan terlaksana diatas kertas fakta dilapangan tidak ada sama sekali, lalu masih ada beberapa kegiatan yang dibiayai oleh dana BOS terlihat diduga dikorupsi oleh pihak sekolah
Selanjutnya terhadap kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah tahun 2023 yang meneyerap dana BOS sekitar Rp.245 juta lebih diduga dikorupsi Kepsek, fakta dilapangan tidak terlihat jelas apa – apa saja Sarana Prasarana Sekolah yang dipelihara oleh Kepsek sementara informasi terkait hal itu tidak ada terlihat disekolah tersebut, modus korupsi nya yaitu Kepsek menghubungi pihak – pihak penjual barang / bahan yang ada di SIPLah lalu disepakati barang / bahan diantar atau dibayarkan jumlahnya 5 tetapi ditulis pada kwitansi atau faktur pembelian membengkak menjadi 55.
Diduga masih ada kegiatan sekolah yang sumber dana nya dari dana BOS Reguler tahun 2023 namun dalam laporan Kepsek ke Kementrian diduga dilakukan rekayasa alias di manipulasi dan merugikan keuangan negara, untuk itu lembaga Kami berharap agar Orangtua dan public dapat mengawasinya semakin efektif.
Tahun 2022 SMP Negeri 1 Pebayuran, memilki jumlah Siswa/I sekitar 1270, lalu menerima dana BOS Reguler ada 3 tahap, untuk tahap 1 sekolah terima tanggal 17 Februari 2022 Rp 453.390.000, tahap 2 sekolah terima tanggal 07 Juni 2022 Rp 463.421.500, tahap 3 sekolah terima tanggal 18 Oktober 2022 Rp 453.390.000, dalam pengelolaan nya diduga Kepsek juga lakukan korupsi.
Untuk itu, dugaan korupsi dana BOS Reguler di SMP Negeri 1 Pebayuran, tersebut harus di usut tuntas, maka saat ini LBHK-Wartawan Jawa Barat, lagi mengumpulkan alat bukti dari sumber yang ada disekolah maupun sumber yang ada diluar sekolah, bila ada pihak – pihak yang mengetahui dugaan korupsi tersebut, lembaga Kami siap menerimanya dengan cara dapat menghubungi Kami di Email : lbhwartawan@gmail.com
Dipihak lain lembaga Kami akan melaporkan Kepsek ke Tipikor Polres Metro Bekasi, berikut ke Kejari Kabupaten Bekasi, sebab diduga dalam pengelolaan dana BOS Reguler tersebut ada perbuatan melawan hukum (PMH), dengan harapan agar dugaan korupsi dana BOS regular 2022 dan 2023 di SMP Negeri1 Pebayuran, di usut tuntas, bila terbukti maka wajib hukumnya pihak – pihak yang terlibat korupsi dimasukkan ke penjara.
Media ini berupaya konfirmasi ke Kepala SMP Negeri 1 Pebayuran, dengan mendatangi sekolah tersebut, namun sangat disayangkan Kepsek tidak ada disekolah ujar beberapa Guru.(Aditia/Hm/Red)
