Rp.2,3 M lebih Dana Desa 2025-2024 Diterima Desa Jampang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, Masyarakat Duga Dikorupsi Kades

Kab.Bogor| mediasinarpagigroup.com – Desa Jampang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat thn 2025 menerima dana desa sekitar Rp. 1.301.295.000,– laporan Kades terhadap penggunaan dana desa tersebut ke Kementrian katanya digunakan untuk :

1. Pembangunan Drainase Rt. 001/006 Rp 122.900.000
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** 200 METER (M) Jalan Pemukiman/Gang Betonisasi Jalan Lingkungan Rt. 001/004 Rp 35.860.000
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** 100 METER (M) Jalan Pemukiman/Gang Betonisasi Jalan LIngkungan Rt. 002/002 Rp 32.576.000
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** 150 METER (M) Jalan Desa Betonisasi Jalan Desa Rt. 004/005 Rp 75.000.000
5. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 50 ORANG Jumlah Ibu Hamil Pencegahan Stunting Rp 40.700.000
6. Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 0 PAKET Dukungan kegiatan seremonial di desa Dukungan Kegiatan Seremonial Desa (Peringatan 1 Muharam) Rp 29.270.000
7. Keadaan Mendesak 54 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa BLT Dana Desa Rp 97.200.000
8. Penyertaan Modal 260.259.000 Rupiah Penyertaan Modal BUMDes Penyertaan Modal Desa Rp 173.075.400

Berangkat dari data dan atau informasi diatas, hasil investigasi hukum yang dilakukan oleh LBH-BPPKB Banten diduga Kepala Desa Jampang merekayasa laporan penggunaan dana Desa tahun 2025 ke Kementrian terkait, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara, hal tersebut dikatakan oleh Syahrul, SH.,MH selaku Advokat / Pengacara di LBH – BPPKB Banten, dalam koprensi pers di kantornya, baru – baru ini.

Ditambahkan Syahrul, modus dugaan  korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala  Desa Jampang antara lain berupa markup proyek, penggelapan, kegiatan atau program fiktif, dan pemotongan anggaran, terhadap kegiatan yang dilakukan Pemerintah Desa antar lain :

1. Pembangunan Drainase Rt. 001/006 Rp 122.900.000
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** 200 METER (M) Jalan Pemukiman/Gang Betonisasi Jalan Lingkungan Rt. 001/004 Rp 35.860.000
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** 100 METER (M) Jalan Pemukiman/Gang Betonisasi Jalan LIngkungan Rt. 002/002 Rp 32.576.000
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** 150 METER (M) Jalan Desa Betonisasi Jalan Desa Rt. 004/005 Rp 75.000.000
5. Penyertaan Modal 260.259.000 Rupiah Penyertaan Modal BUMDes Penyertaan Modal Desa Rp 173.075.400

Tahun 2024 dana desa yang diterima desa Jampang yaitu Rp. 1.041.852.000,- laporan Kades ke kementrian katnya dana desa tahun 2024 digunkan untuk :

1. Rehabilitasi Posyandu Rt. 003/005 Rp 20.000.000
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) ** 300 METER (M) Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Pembangunan Drainase Rt. 005/005 Rp 110.000.000
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) ** 100 METER (M) Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Pembangunan Drainase dan TPT Rt. 001/002 Rp 75.000.000
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** 180 METER (M) Jalan Desa Betonisasi Jalan Desa Rt. 001/003 Rp 72.999.164
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** 150 METER (M) Jalan Desa Betonisasi Jalan Desa Rt. 004/005 Rp 63.000.000
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)** 1 UNIT Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) Pembangunan Bak Sampah Rp 15.000.000
7. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 1 PAKET Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya Pencegahan Stunting Rp 90.700.000
8. Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 1 PAKET Dukungan kegiatan seremonial di desa Peringatan HUT RI Rp 12.000.000
9. Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 1 PAKET Dukungan kegiatan seremonial di desa Dukungan Kegiatan Seremonial Desa (Peringatan 1 Muharam) Rp 16.256.000
10. Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 1 PAKET Biaya Koordinasi Pemerintah Desa Operasional Desa Rp 3.000.000
11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** 1 UNIT Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Rp 197.125.000
12. Keadaan Mendesak 44 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa BLT DESA Rp 158.400.000
13. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) 1 UNIT Jumlah alat produksi dan pengolahan peternakan yang diserahkan Ketahanan Pangan Ayam Telur Rp 208.371.000

Dari hasil investigasi LBH-BPPKB Banten diduga laporan kades ke Kementrian direkayasa sehingga berpotensi merugikan keuangan Negara, terhadap kegiatan :

1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) ** 300 METER (M) Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Pembangunan Drainase Rt. 005/005 Rp 110.000.000
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) ** 100 METER (M) Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Pembangunan Drainase dan TPT Rt. 001/002 Rp 75.000.000
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** 180 METER (M) Jalan Desa Betonisasi Jalan Desa Rt. 001/003 Rp 72.999.164
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** 150 METER (M) Jalan Desa Betonisasi Jalan Desa Rt. 004/005 Rp 63.000.000
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** 1 UNIT Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Rp 197.125.000
6. Keadaan Mendesak 44 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa BLT DESA Rp 158.400.000
7. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) 1 UNIT Jumlah alat produksi dan pengolahan peternakan yang diserahkan Ketahanan Pangan Ayam Telur Rp 208.371.000

Maka dari itu, saat ini LBH-BPPKB Banten menindaklajuti dugaan korupsi pengelolaan dana desa di Desa Jampang dan saat ini mengumpulkan alat bukti dari sumber yang ada, lalu bila ada pihak – pihak yang mengetahui dugaan korupsi tersebut lembaga Kami siap menerima informasi dan alat bukti hal ini dengan cara dapat menghubungi Kami di Email : lbhbppkbbanten@gmail.com, kiranya dengan adanya berita ini ada masukan atau informasi tambahan dari masyarakat terkait dugaan korupsi dana desa tersebut.

Dipihak lain lembaga Kami juga akan melaporkan Kepala Desa Jampang ke Tipikor Polres Bogor dan Polda Jabar berikut ke Kejari Kabupaten Bogor dan Kejati Jabar sebab dalam pengunaan dana desa tahun 2024 – 2025 diduga ada perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan Kades serta perangkat nya, dengan harapan agar dugaan korupsi tersebut diusut tuntas oleh penegak hukum, bila terbukti ada korupsinya maka wajib hukumnya terhadap pihak – pihak yang terlibat korupsi segara dimasukkan ke penjara, tegas Syahrul.

Media ini berupaya konfirmasi ke Kepala Desa Jampang dengan mendatangi Kantor Desa, namun sangat disayangkan Kades belum bisa dimintai konfirmasi, dilain tempat beberapa Masyarakat dimintai komentar nya kontek pengelolaan dana desa tahun 2024 – 2025 oleh Pemdes Jampang mereka mengatakan bahwa Kades tidak transparan gunakan dana , sementara BPD (Badan Permusyawaratan Desa) serta Camat sepertinya kurang berfungi dalam melakukan pengawasan penggunaan dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa, tegas mereka.(Budi/Ab/Red)