Kota Solok | mediasinarpagigroup.com – Proyek pembangunan Embung Batang Binguang yang menjadi harapan besar masyarakat Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, kini berubah menjadi kekecewaan mendalam. Embung senilai lebih dari Rp20 miliar itu gagal berfungsi, bahkan mengalami kebocoran menganga dengan diameter sekitar 1 cm, tepat di saat masyarakat sangat membutuhkan air di musim kemarau yang telah berlangsung enam bulan terakhir.
Proyek ini dikerjakan selama dua tahun, dari 2023 hingga 2024, oleh dua kontraktor berbeda. Namun, apa yang diimpikan warga untuk pengairan lahan pertanian justru berubah menjadi kecemasan. Alih-alih mengaliri sawah dan ladang, embung justru menyimpan potensi bahaya.
Dari peninjauan langsung tim Media Sinar Pagi Group bersama masyarakat, ditemukan fakta mencengangkan: sepanjang ±60 meter bagian tebing embung tidak dibeton sama sekali. Dinding hanya dibentuk seperti parit miring, ditumpuk dengan batu-batu besar tanpa struktur beton. Warga menilai teknik ini tidak layak dan rawan jebol, terutama saat musim hujan tiba.
“Tanah galian malah digunakan kembali sebagai timbunan. Bisa jadi itu juga yang menyebabkan kebocoran,” ujar salah seorang warga yang enggan disebut namanya.
Tak hanya gagal memberi manfaat, proyek ini justru menimbulkan kekhawatiran besar. Warga takut jika datang musim hujan, embung yang rawan bocor ini akan jebol dan menyebabkan banjir bandang karena lokasinya berada di sekitar permukiman padat penduduk.
Parahnya, meskipun kegagalan proyek ini sudah viral di media sosial dan diberitakan oleh banyak media mainstream, hingga kini belum ada langkah tegas dari pemerintah maupun aparat penegak hukum.
Pada Selasa, 5 Agustus 2025, dalam audiensi terbuka antara seluruh organisasi wartawan di Kota Solok—termasuk AWAS, FKWAS, dan PWI—dengan DPRD Kota Solok, salah satu wartawan Media Sinar Pagi Group mempertanyakan sikap legislatif terhadap proyek embung yang gagal ini.
Ketua DPRD Kota Solok, Fajar Rusli, SE, MM, menjawab bahwa pihaknya telah menyurati dan menghubungi BWSV Sumatera Barat serta menyampaikan keluhan masyarakat. Namun, hingga kini, BWSV baru melakukan peninjauan tanpa tindakan nyata. “Masih dalam proses,” ujar Fajar saat memimpin rapat.
Sikap pasif juga ditunjukkan oleh pihak BWSV Sumbar. Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, salah seorang pejabat BWSV bernama Dian justru meminta agar persoalan ini tidak diberitakan lagi. “Itu memang kerjaan saya, 2023 sampai 2024,” tulisnya singkat tanpa memberikan penjelasan teknis atau klarifikasi yang meyakinkan.
Kini, masyarakat kecewa berat. Embung yang diimpikan untuk mengairi sawah saat kemarau justru menjadi monumen gagalnya pengelolaan anggaran negara.
> Air tak mengalir. Sawah mengering. Dana rakyat menguap. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab?
Masyarakat meminta pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas proyek ini, memeriksa dugaan penyimpangan teknis dan anggaran, serta menjerat pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian negara dan penderitaan warga.(Defrizal)
