Padang | mediasinarpagigroup.com – Rapat pembahasan penguatan pertanian Sumatera Barat bersama Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman pada Senin (15/09) tidak hanya menyinggung potensi besar sektor pertanian daerah, tetapi juga menyorot gaya komunikasi sang menteri yang menuai perhatian.
Dalam forum yang dihadiri Gubernur Sumbar dan seluruh kepala daerah, Amran secara tegas menyampaikan bahwa anggaran pertanian dapat dialihkan jika kepala daerah dianggap tidak serius, termasuk ketika tidak hadir rapat.
“Pak wabup terima kasih. Tapi kalau bupatinya tidak serius, tidak hadir rapat, Pak Gubernur tolong pindahkan anggarannya. Ini otonominya Pak Gubernur untuk memindahkan,” ucapnya di hadapan peserta rapat.
Pernyataan tersebut langsung menimbulkan reaksi beragam. Sebagian menilai ketegasan ini menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam mempercepat program ketahanan pangan. Namun, tidak sedikit pula yang memandang gaya komunikasi Amran cenderung menyerupai gaya seorang presiden, seolah dirinya memiliki kewenangan penuh untuk menentukan alokasi anggaran.
Secara aturan, seorang menteri adalah pembantu presiden yang menjalankan kebijakan nasional, termasuk distribusi program dan anggaran untuk daerah. Sementara itu, kepala daerah memiliki agenda dan kewajiban lain yang juga penting dalam menjalankan roda pemerintahan di wilayah masing-masing. Kehadiran yang berhalangan dalam satu forum tidak selalu identik dengan sikap tidak serius.
Amran sendiri menekankan, Sumatera Barat menyimpan potensi besar di bidang kelapa dan gambir. Jika sektor ini didukung hilirisasi, menurutnya, dapat memberikan dampak signifikan bagi perekonomian masyarakat. Pesan ini jelas menggambarkan arah pembangunan yang hendak dikejar pemerintah pusat.
Namun, cara penyampaian yang keras menimbulkan kesan berbeda. Bagi sebagian kalangan, gaya komunikasi Amran dalam forum tersebut menyerupai pola kepemimpinan “Menteri Rasa Presiden,” di mana tekanan lebih dominan dibanding ajakan kolaborasi.
Di era otonomi daerah, hubungan antara pusat dan daerah seharusnya berjalan dalam kerangka kemitraan. Instruksi keras memang bisa mempercepat langkah, tetapi kolaborasi yang menghargai peran dan otonomi kepala daerah diyakini akan lebih efektif dalam membangun kepercayaan serta memastikan program pertanian benar-benar berjalan di lapangan.(Defrizal)
