Bandung | mediaantikorupsi.com – Puluhan massa dari berbagai lapisan masyarakat Kota Depok menggelar aksi unjukrasa di depan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Jalan Dr Rajiman, Bandung, Kamis (4/7/2024). Sebab masih banyak siswa lulusan SMP sederajat di Kota Depok yang belum diterima di sekolah negeri.
Massa tersebut mendesak Pj Gubernur Jawa Barat melalui Plh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat, Mochamad Ade Afriandi agar mengembalikan kewenangan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kepada masing-masing kepala sekolah satuan pendidikan. Sebab, kata Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Depok, Wido Pratikno, para kepala sekolah tidak berani mengambil tindakan karena takut dengan pimpinan di Provinsi Jawa Barat.
“Saya sudah komunikasi dengan beberapa kepala sekolah, semua kepsek telah diperintahkan Kadisdik Jabar mengikuti aturan sesuai juklak/juknis PPDB yang dikeluarkan oleh Pj Gubernur. Pada prinsipnya kepala sekolah terjepit disini, dijepit dari atas oleh pimpinan, dan dari bawah oleh masyarakat,” kata Wido Media Anti Korupsi. Jumaat 5/7.
Warga buruh lanjut Wido, sangat membutuhkan jalur optimalisasi ini karena tidak mampu membayar masuk sekolah swasta. Warga buruh, kata Wido, adalah warga kelas bawah tetapi tidak termasuk kategori miskin dimana penghasilannya hanya cukup untuk biaya hidup.
“Hari ini kita aliansi yang terdiri dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Front Pembela Merah Putih (FPMP), Gerakan Pemantau Korupsi dan Nepotisme (GPKN) menuntut dibukanya jalur optimalisasi seperti tahun lalu. Karena kami pekerja buruh dengan penghasilan pas pasan membutuhkan sekolah negeri,” ujarnya.
Sementara, daya tampung sekolah negeri baik SMAN maupun SMKN se Kota Depok terbatas, hanya 33 persen dari total lulusan SMP sederajat se Kota Depok. Untuk meningkatkan daya tampung sekolah negeri, lanjut Wido, harus dibuka jalur optimalisasi.
“Warga buruh kalau masukkan anaknya ke sekolah swasta harus pinjam ke koperasi, harus utang ke pinjaman online (pinjol) yang nantinya akan menimbulkan masalah sosial baru. Jalan satu-satunya ya masuk sekolah negeri.” kata Wido.
Disisi lain, Wido juga menyoroti, lambannya penambahan sekolah negeri baru baik SMAN maupun SMKN di Kota Depok. Sejak SMAN dan SMKN diambil alih oleh Provinsi Jawa Barat pada 2017 lalu, hanya bertambah dua lahan sekolah negeri eksisting yaitu SMAN 11 dan SMAN 14.
“Apakah Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak peduli dengan lonjakan penduduk yang ada di Kota Depok?. Masak Pemprov Jabar ngga bisa nambah satu sekolah negeri per tahun di Depok.” ujar Wido.
“Kalau gitu, kita sebagai warga Depok lebih baik gabung ke Provinsi Jakarta, yang mana sekeloh negeri nya berlimpah,” ujarnya.
Wido menambahkan, jika tuntutan optimalisasi SMAN/SMKN di Kota Depok tidak dikabulkan, maka Segera pihaknya akan kembali melakukan aksi ke Bandung. Yang akan mengikuti aksi ini diantaranya, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), LSM Penjara, Front Pembela Merah Putih (FPMP), Gerakan Pemantau Korupsi dan Nepotisme (GPKN), Pemudan Pancasila (PP), FBR, Forkabi, BPKB Banten.
“Suratnya sudah masuk ke Polda Jawa Barat. Estimasi massa 500 orang.” ucap Wido. (Ndi)
