Kabupaten Tangerang | mediasinarpagigroup.com – Kabupaten Tangerang menghadapi anomali antara besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan tingginya angka kemiskinan. Meski memiliki APBD terbesar di Provinsi Banten yang mencapai Rp8,65 triliun, persoalan kemiskinan masih jauh dari kata tuntas.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang mencatat terdapat 260.900 jiwa atau 6,42 persen penduduk yang masih hidup dalam kemiskinan berdasarkan hasil Susenas Maret 2025. Indeks kedalaman kemiskinan berada di angka 0,89 dan indeks keparahan 0,21.
Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Tangerang, Deden Umardana, menyoroti lambannya penanganan kemiskinan. Ia menilai lemahnya data kemiskinan membuat berbagai program bantuan tidak tepat sasaran. Karena itu, ia mendesak pemerintah daerah memperkuat validasi data warga miskin untuk memastikan keakuratan penerima bansos seperti PKH, BPNT, dan bantuan lainnya., “Data-nya dulu yang harus dikuatkan,” ujar Deden, Selasa (18/11/2025).
Deden juga menekankan perlunya audit menyeluruh terhadap seluruh program APBD yang diklaim ditujukan untuk penanganan kemiskinan, baik di sektor ekonomi maupun infrastruktur dasar. Jika program tersebut tidak memberikan dampak signifikan, ia meminta agar segera dievaluasi dan diganti dengan program yang dapat menurunkan angka pengangguran serta kemiskinan secara nyata.
Ironisnya, peningkatan APBD tidak berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan APBD Perubahan 2025, proyeksi PAD naik dari Rp4,68 triliun menjadi Rp5,14 triliun atau bertambah sekitar Rp465 miliar. Kenaikan itu ikut mengerek total APBD menjadi Rp8,72 triliun. Namun BPS mencatat bahwa penurunan angka kemiskinan Kabupaten Tangerang pada 2025 hanya 0,13 persen dibanding tahun sebelumnya. Deden menilai capaian tersebut tidak ideal untuk daerah dengan APBD yang terus meningkat.
“Jika angka penurunannya hanya di nol koma, ini harus diakui ada ketidaktepatan sasaran program-program yang saat ini berjalan,” katanya.
Persoalan pengangguran juga masih menjadi pekerjaan rumah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2025 mencapai 5,94 persen, hanya turun 0,12 persen dari tahun sebelumnya. Padahal Kabupaten Tangerang dikenal sebagai kawasan industri besar dengan ribuan pabrik.
Menurut Deden, persoalannya bukan hanya kurangnya lapangan kerja, tetapi juga sistem perekrutan tenaga kerja yang dinilai belum berjalan baik. DPRD bahkan telah meminta alokasi anggaran khusus untuk memberantas praktik percaloan tenaga kerja pada 2026 karena dianggap turut memicu tingginya pengangguran.
“Kalau kegiatannya masih itu-itu saja dan tidak berdampak besar, maka ujungnya hanya nambah anggaran doang,” tegasnya.
Saat dikonfirmasi mengenai tingginya angka kemiskinan, Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid mengaku belum menerima data resmi dari BPS. Ia memastikan akan segera memanggil BPS dalam waktu dekat., “Nanti saya panggil BPS-nya, supaya bisa jelas juga,” ujarnya.(Hot/Tim)
