Jakarta | mediasinarpagigroup.com – Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mewujudkan pengelolaan sampah berkelanjutan menuju Jakarta zero waste, Gubernur Pramono Anung, mendorong pengelolaan sampah organik melalui metode Biopori Jumbo di RW 014 Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Inisiatif berbasis warga ini menjadi percontohan bagi wilayah lain di Jakarta.
Hal itu disampaikan Gubernur Pramono saat meninjau langsung pengelolaan sampah melalui metode Biopori Jumbo di RW 014 Pondok Kelapa, pada Minggu (7/6). Ia juga mengapresiasi warga yang telah memulai gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari lingkungan sebelum terbitnya Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber.
“Pemerintah DKI Jakarta mengapresiasi apa yang dilakukan RW 014 dengan enam RT yang berinisiatif mengelola sampah melalui metode biopori jumbo. Gerakan ini menunjukkan solusi lingkungan dapat dimulai dari tingkat komunitas,” ujar Gubernur Pramono.
Warga menyiapkan 150 titik Biopori Jumbo untuk melayani sekitar 300 rumah di RW 014 Pondok Kelapa Jakarta Timur. Sampah organik rumah tangga, seperti sisa dapur dan makanan, dimasukkan ke dalam lubang biopori untuk diolah menjadi kompos. Dengan pola tersebut, sampah organik dapat dikelola langsung di lingkungan warga dan tidak seluruhnya dikirim ke tempat pengolahan akhir.
“Metode Biopori Jumbo ini bisa menjadi role model penangan sampah di Jakarta kalau ini berjalan baik. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa penanganan sampah oleh Pemerintah DKI Jakarta tidak dilakukan setengah hati,” tutur Gubernur Pramono.
Menurut Pramono, sampah organik yang selama ini menjadi salah satu beban utama pengangkutan dan pembuangan perlu diolah sejak dari sumber agar dapat mengurangi tekanan terhadap fasilitas pengolahan sampah di hilir. Maka penangananya harus dimulai dari hulu, terutama sampah rumah tangga
Kolaborasi warga dengan sektor swasta dalam pengelolaan sampah anorganik dan bahan berbahaya dan beracun (B3), Pramono menyambut baik. Menurutnya, kolaborasi tersebut penting agar pemilahan sampah tidak berhenti pada sampah organik, tetapi juga mencakup jenis sampah lain yang memerlukan penanganan khusus.
Pemprov DKI Jakarta juga memperkuat pengelolaan sampah melalui berbagai fasilitas berskala besar di tingkat kota. Neraca sampah Jakarta mencapai sekitar 9.000 ton per hari. Karena itu, pengelolaan dari sumber perlu berjalan seiring dengan optimalisasi fasilitas hilir, seperti TPST Bantargebang, fasilitas pengolahan di Marunda dan Sunter, serta RDF di Rorotan dan Bantargebang, ujar Pramono
“ Gubernur Pramono mengungkapkan, sebagian besar sampah digunakan untuk pembangkit listrik tenaga sampah di Bantargebang, Marunda, dan Sunter. Sebagian lagi untuk RDF di Rorotan dan Bantargebang. Sekarang juga sedang dikembangkan pengolahan menjadi fuel energy di Bantargebang,”
Sementara itu, Ketua RW 014 Pondok Kelapa, Teguh Husaini, mengatakan gerakan pemilahan sampah di wilayahnya telah dirintis sejak tiga tahun lalu. Dengan adanya Ingub Nomor 5 Tahun 2026, warga semakin memperkuat pengelolaan sampah dari rumah, termasuk melalui pembangunan Biopori Jumbo.
“Sebelum ada Ingub Nomor 5 Tahun 2026, kami sudah memilah sampah sejak tiga tahun lalu. Memang belum sempurna, tapi sudah mulai berjalan. Dengan adanya Ingub ini, kami lebih serius sampai membuat biopori jumbo,” ungkapnya.
Teguh menjelaskan, RW 014 terdiri atas enam RT dengan sekitar 1.500 warga. Sampah organik dapur diolah melalui biopori, sedangkan sampah anorganik bernilai ekonomi, seperti botol kemasan dan kardus, dikelola melalui bank sampah yang terhubung dengan pengepul.
Warga telah merealisasikan 130 titik Biopori Jumbo dari target awal 150 unit. Ke depan, RW 014 berencana menambah hingga 200 unit biopori untuk mengolah sampah organik dari rumah warga maupun ruang publik, termasuk area taman lingkungan, ungkap Teguh (Rbn)