Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu Thn 2024 Menerima Dana Desa Rp.1,2 M lebih, Masyarakat Duga Dikorupsi Kades

Indramayu | mediasinarpagigroup.com – Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu,  Provinsi Jawa Barat, menerima dana desa tahun 2024 ada 2 tahap yang jumlahnya sekitar Rp. 1.210.741.000,– berdasarkan aturan yang ada yang mana Kepala Desa wajib melaporkan pengunaan dana desa yang diterimanya dari Pemerintah Pusat, ke Kementrian terkait, hal ini melalui aplikasi yang telah disiapkan oleh Pemerintah, tujuannya agar Pemerintah mengetahui persis dana desa tersebut dialokasikan untuk apa – apa saja, lalu publik juga dapat mengetahui dan atau mengawasinya, hal tersebut dikatakan oleh Bismar Ginting,SH.,MH selaku Ketua Umum LBHK-Wartawan dalam konprensi Pers dikantornya baru – baru ini.

Ditambahkan Bismar yang sehari – bari berprofesi sebagai Advokat / Pengacara tersebut menegsakan, Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa mulai berlaku pada 25 April 2024. UU ini mengubah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Desa merupakan dasar hukum untuk memastikan transparansi pengelolaan dana desa. UU ini menitikberatkan pada transparansi anggaran sebagai pilar utama dalam pengelolaan dana desa yang efektif dan akuntabel.

Beberapa bentuk transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu : – Pengumuman laporan keuangan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat desa , – Laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi , – Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

Bahwa laporan Kepala Desa Sukra ke Kementrian,  terkait penggunaan dana desa tahun 2024 tahap katanya digunakan untuk :

1. Terealisasinya Cor Jalan Desa Jl. Kecot dan Asih Karang Baru 220 Meter Rp 72.373.000
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** 225 METER (M) Jalan Pemukiman/Gang Terealisasinya COr Jalan Jl. El Bujel lapang Bola Karang Baru Rp 75.584.000
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** 100 METER (M) Jalan Pemukiman/Gang Terealisasinya Cor Jalan Desa Jl. Carimah Badong Rp 64.000.000
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** 110 METER (M) Jalan Pemukiman/Gang Terealisasinya Cor Jalan Desa Jl. Karang Eceng Badong Rp 70.400.000
5. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 1 UNIT Makanan Tambahan Terealisasinya Kegiatan Posyandu Rp 52.826.700
6. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 10 UNIT Makanan Tambahan Penyelenggaraan Posyandu Rp 53.142.200
7. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang 197 METER (M) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang Cor Jalan Lingkungan Jalan Kedondong 1 Rp 148.523.000
8. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang 166 METER (M) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang Cor Jalan Lingkungan Jalan Kedondong 2 Rp 105.772.000
9. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 15 PAKET Terselenggaranya Operasional Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) Pencegahan Stunting/ Bapa Asuh dan Ibu menyusui Rp 18.000.000
10. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 1 PAKET Terselenggaranya Operasional Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) Terealisasinya Pencegahan Stunting Ibu Hamil Menyusui Rp 9.000.000
11. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 1 PAKET Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Lainnya Pos Kesehatan Desa Rp 1.200.000
12. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) 1 PAKET Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya Terealisasinya Honorarium Bidan Desa dan KPM Stunting Rp 3.600.000
13. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) 1 PAKET Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa Terealisasinya Honorarium Guru PAUD Rp 9.000.000
14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa ** 1 UNIT Jembatan Desa Teralisasinya Pembangunan Jembatan Desa Rp 5.127.100
15. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) 450 METER (M) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah Terealisasinya Normalisasi Saluran air Limbah Keluarga Rp 7.400.000
16. Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 1 UNIT Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana Terealisasinya Ketahanan Pangan Normalisasi Saluran Air Tersier Rp 12.070.000
17. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) 5 UNIT Jumlah alat produksi dan pengolahan peternakan yang diserahkan Terealisasinya Budidaya Ayam Petelur Rp 140.488.800
18. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) 2 UNIT Jumlah alat produksi dan pengolahan peternakan yang diserahkan Terealisasinya Ketahanan Pangan Budidaya Ayam Petelur Rp 91.659.200
19. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 1 KALI Jumlah Frekwensi Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Terealisasinya Pelatihan Kader PKK Rp 4.575.000
20. Keadaan Mendesak 50 KK Jumlah Kejadian Keadaan Mendesak Terealisasinya Bantuan Langsung Tunai BLT DD Rp 105.000.000
21. Keadaan Mendesak 50 KK Jumlah Kejadian Keadaan Mendesak Terealisasinya Salur BLT DD Rp 75.000.000
22. Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 1 PAKET Dukungan Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial Terealisasinya Penanggulangan Kerawanan Sosial Masyarakat Rp 17.000.000
23. Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 1 PAKET Biaya Koordinasi Pemerintah Desa Terealisasinya Koordinasi Pemerintah Desa Rp 6.500.000
24. Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 1 PAKET Dukungan kegiatan seremonial di desa Terealisasinya Kegiatan Lainnya Untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa Rp 12.500.000
25. Penyertaan Modal 50.000.000 Rupiah Penyertaan Modal BUMDes Terealisasinya Penyertaan Modal BUMDes Rp 50.000.000

Berangkat dari data dan atau informasi diatas, hasil investigasi hukum yang dilakukan oleh LBHK-Wartawan Jawa Barat, diduga Kepala Desa Sukra merekayasa laporan penggunaan dana Desa tahun 2024 ke Kementrian terkait, sehingga berpotensi merugikan keuangan Negara, tegas Bismar.

Adapun modus dugaan  korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala  Desa antara lain berupa markup proyek, penggelapan, kegiatan atau program fiktif, dan pemotongan anggaran, terhadap kegiatan yang dilakukan Pemerintah Desa serta dugaan tidak jelasnya Berita Acara Penggunaan Dana Desa , sebut saja terhadap kegiatan antar lain :

1. Terealisasinya Cor Jalan Desa Jl. Kecot dan Asih Karang Baru 220 Meter Rp 72.373.000
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** 225 METER (M) Jalan Pemukiman/Gang Terealisasinya COr Jalan Jl. El Bujel lapang Bola Karang Baru Rp 75.584.000
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** 100 METER (M) Jalan Pemukiman/Gang Terealisasinya Cor Jalan Desa Jl. Carimah Badong Rp 64.000.000
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** 110 METER (M) Jalan Pemukiman/Gang Terealisasinya Cor Jalan Desa Jl. Karang Eceng Badong Rp 70.400.000
5. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 1 UNIT Makanan Tambahan Terealisasinya Kegiatan Posyandu Rp 52.826.700
6. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 10 UNIT Makanan Tambahan Penyelenggaraan Posyandu Rp 53.142.200
7. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang 197 METER (M) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang Cor Jalan Lingkungan Jalan Kedondong 1 Rp 148.523.000
8. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang 166 METER (M) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang Cor Jalan Lingkungan Jalan Kedondong 2 Rp 105.772.000
9. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) 5 UNIT Jumlah alat produksi dan pengolahan peternakan yang diserahkan Terealisasinya Budidaya Ayam Petelur Rp 140.488.800
10. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) 2 UNIT Jumlah alat produksi dan pengolahan peternakan yang diserahkan Terealisasinya Ketahanan Pangan Budidaya Ayam Petelur Rp 91.659.200

Untuk itu saat ini LBHK-Wartawan Jawa Barat, menindaklajuti dugaan korupsi pengelolaan dana desa tersebut, antara lain mengumpulkan alat bukti dari sumber yang ada, lalu bila ada pihak – pihak yang mengetahui dugaan korupsi tersebut lembaga Kami siap menerima informasi dan alat bukti hal ini dengan cara dapat menghubungi Kami di Email : lbhwartawan@gmail.com, kiranya dengan adanya berita ini ada masukan atau informasi tambahan dari masyarakat terkait dugaan korupsi dana desa tersebut.

Diharapkan dengan adanya informasi ini atau berita ini maka masyarakat aktif dalam melakukan pengawasan terkait pengunaan dana desa yang ada, hal ini agar tingkat kebocoran alias korupsi nya dapat diminimalisir.

Tahun 2023 Desa Sukra menerima dana desa sekitar Rp. 946.817.000,- diduga dikorupsi Kedes, adapun modus dugaan korupsi nya hampir sama dengan modus dugaan korupsi dana desa tahun 2024, tegas Bismar.

Untuk itu,  lembaga Kami akan melaporkan Kepala Desa Sukra ke Tipikor Polres Indramayu, dan Polda Jabar, berikut ke Kejari Indramayu, dan Kejati Jabar, sebab dalam pengunaan dana desa tahun 2024 diduga ada perbuatan melawan hukum (PMH), dengan harapan agar dugaan korupsi dana Desa tahun tahun 2024  di tersebut diusut tuntas oleh penegak hukum, bila terbukti ada korupsinya maka wajib hukumnya dimasukkan ke penjara terhadap pihak – pihak yang terlibat dugaan korupsi.

Media ini berupaya konfirmasi ke Kepala Desa Sukra dengan mendatangi Kantor Desa, namun sangat disayangkan Kades tidak ada dikantor,  dilain tempat beberapa Masyarakat dimintai komentar nya kontek pengelolaan dana desa tahun 2023-2024 oleh Pemerintah Desa Sukra, Masyarakat mengatakan bahwa Kades tidak transparan gunakan dana desa, sementara BPD (Badan Permusyawaratan Desa) seperinya kurang berfungi dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, tegas mereka.(Adit/Qr/Red)