Kota Padang | mediasinarpagigroup.com – Kerusakan jalan utama menuju kawasan Pelabuhan Teluk Bayur, Kota Padang, tidak hanya memicu keluhan pengguna jalan, tetapi juga memunculkan polemik mengenai siapa pihak yang bertanggung jawab melakukan perbaikan.
Ruas jalan beton dua jalur dari gerbang masuk hingga kawasan pelabuhan tersebut dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah dan telah berlangsung hampir dua tahun tanpa perbaikan permanen. Ironisnya, ditengah kondisi yang semakin memburuk, muncul perbedaan keterangan antara PT Pelindo dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat (BPJN Sumbar) terkait status pengelolaan jalan tersebut.
Hasil pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah titik badan jalan mengalami retak, ambles dan bergelombang. Kondisi itu memaksa kendaraan, terutama truk kontainer bermuatan berat, mengurangi kecepatan demi menghindari kerusakan maupun kecelakaan.
“Sekarang tidak bisa lagi melaju normal. Kalau lengah sedikit bisa merusak kendaraan,” ujar Kasubag Kepegawaian KSOP Kelas II Teluk Bayur, Wawan Yunisetiawan.
Menurut Wawan, persoalan jalan rusak tersebut sebenarnya telah lama dibahas. Ia mengaku mendapat informasi bahwa PT Pelindo dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumbar pernah membicarakan solusi perbaikannya.
“Saya dengar sudah pernah dibahas, tetapi sampai sekarang belum ada kepastian kapan diperbaiki. Sementara kondisi jalan semakin rusak,” katanya.
Sementara itu, Bagian Komersial PT Pelindo (Persero) Regional 2 Teluk Bayur, Ade Hilman mengakui kondisi jalan memang membutuhkan perhatian serius. Namun, menurutnya, meski jalan tersebut berada diatas lahan milik PT Pelindo, fisik jalan bukan merupakan aset perusahaan.
“Jalan ini berada diatas lahan PT Pelindo, tetapi fisik jalannya merupakan aset BPJN Sumbar dan persoalan ini juga sudah sampai ke kementerian,” ujar Ade Hilman didampingi Humas PT Pelindo, Lisa Amelia kepada Tim Media, Kamis (11/06/26).
Ia menegaskan, PT Pelindo tidak dapat melakukan perbaikan menyeluruh karena status aset jalan tersebut bukan berada dibawah kewenangan perusahaan. Selama ini, PT Pelindo hanya melakukan penambalan pada beberapa titik untuk mengurangi risiko kecelakaan.
Namun pernyataan berbeda disampaikan pihak BPJN Sumbar. Kepala BPJN Sumbar melalui Asisten Teknis PPK 2.1 Satker PJN Wilayah 2 Sumbar, Weri mengatakan, berdasarkan Surat Keputusan yang berlaku sejak 2015, ruas jalan menuju kawasan pelabuhan tidak lagi masuk dalam wilayah penanganan BPJN.
“Batas penanganan kami hanya sampai simpang tiga depan gerbang Pelabuhan Teluk Bayur. Untuk ruas jalan ke dalam merupakan wilayah PT Pelindo,” tegas Weri.
Perbedaan keterangan tersebut kini menjadi perhatian publik. Di satu sisi, PT Pelindo menyebut jalan merupakan aset BPJN Sumbar. Di sisi lain, BPJN menegaskan ruas tersebut bukan lagi menjadi tanggung jawab mereka sejak lebih dari satu dekade lalu.
Bagi para sopir angkutan barang, perdebatan mengenai kewenangan tidak mengubah kondisi yang mereka hadapi setiap hari. Joni (28), sopir truk yang rutin mengangkut barang dari Teluk Bayur ke berbagai daerah di Sumatera Barat, mengaku kerusakan jalan telah meningkatkan biaya operasional kendaraan.
“Yang rusak kendaraan kami. Per daun patah, suspensi cepat aus, ban juga cepat habis. Kalau muatan berat harus sangat pelan karena takut terjadi kerusakan atau kecelakaan,” ujarnya
Keluhan serupa disampaikan Tokoh Pemuda setempat, Evi. Menurutnya, kondisi jalan semakin berbahaya saat malam hari atau ketika hujan turun.
“Kalau hujan atau malam hari, lubang dan permukaan bergelombang tidak terlihat jelas. Risiko kecelakaan sangat besar. Padahal ini akses utama menuju pelabuhan,” katanya.
Evi menilai masyarakat tidak membutuhkan polemik mengenai aset maupun kewenangan, melainkan kepastian tindakan dari pihak terkait.
“Yang dibutuhkan pengguna jalan adalah kepastian dan tindakan nyata. Jangan sampai persoalan administrasi membuat perbaikan terus tertunda,” tegasnya.
Menurut Evi, kondisi jalan tersebut juga tidak mencerminkan citra kawasan strategis ekonomi Sumatera Barat yang selama ini ditopang oleh aktivitas Pelabuhan Teluk Bayur
“Pelabuhan Teluk Bayur adalah pintu gerbang perdagangan. Banyak investor, pelaku usaha, dan tamu dari luar daerah datang ke sini. Kesan pertama mereka justru melihat jalan yang rusak,” ujarnya.
Masyarakat dan kalangan pemuda mendesak Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BPJN Sumbar, serta PT Pelindo segera duduk bersama untuk menentukan status dan tanggung jawab pengelolaan jalan tersebut agar tidak terjadi saling lempar kewenangan.
“Kalau terus menunggu siapa yang bertanggung jawab, masyarakat dan pengguna jalan yang menjadi korban,” pungkas Evi.(Red/Tim)