Jakarta | mediasinarpagigroup – Bagian dari penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan melalui sistim merit yang adil, transparan dan akuntabel, sebanyak 884 pejabat administrator, pengawas, ketua kelompok dan kepala puskesmas di lingkungan pemerintahan provinsi DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melantik dan mengambil sumpah jabatan di Balai Kota pada Rabu (20/5).
Gubernur Pramono dalam sambutanya menekankan, di tengah dinamika global dan tantangan perkotaan yang semakin kompleks, jajaran Pemprov DKI Jakarta dituntut bergerak cepat dan mampu mengantisipasi perubahan. Karena itu, kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial, harus tetap menjadi prioritas utama.
” Kepada para pejabat yang baru dilantik Pramono berpesan untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan transparan. Lahirkan inovasi, bangun budaya dan etos kerja yang sehat serta kondusif. Berikan pelayanan publik yang cepat, nyaman, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Jakarta,” ujarnya.
Pelantikan kali ini menjadi istimewa karena bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 serta menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta, ungkap Pramono.
“Hari ini kita diingatkan untuk melanjutkan perjuangan dengan memantapkan langkah ke depan, menghadirkan birokrasi yang akuntabel dan berintegritas demi mewujudkan masyarakat Jakarta yang sejahtera,” katanya.
Ia menambahkan, sebagian besar pejabat yang dilantik merupakan hasil mutasi dan promosi. Menurutnya, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) harus didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja secara adil serta proporsional.
“Saya selalu menyampaikan kepada Pak Sekda agar jabatan di Pemerintah DKI Jakarta jangan sampai ada yang lowong, jangan ada yang dijabat pelaksana tugas karena saya meyakini organisasi akan sehat jika seluruh jabatan terisi sesuai kapasitas, kemampuan, dan profesionalitas masing-masing pejabat,” tuturnya.
Gubernur Pramono juga menegaskan komitmennya untuk terus memantau penerapan sistem merit dalam manajemen ASN agar kualitas pegawai tetap terjaga. Penempatan aparatur yang tepat dan penguatan organisasi dinilai menjadi fondasi penting untuk menghadirkan pelayanan publik yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan warga.
“Dalam era kepemimpinan saya, merit system benar-benar dijalankan. Karena itu, pengisian jabatan di Pemerintah DKI Jakarta relatif berjalan tenang, nyaman, dan baik,” tutupnya. (Rbn)