Kota Tangerang Selatan | mediasinarpagigroup.com – SMA Negeri 7 Kota Tangerang Selatan tahun 2026 Kepala Sekolah nya yaitu Muhaji Joko Tingkir, memiliki jumlah Siswa/I sekitar 1304, dana BOS tahap 1 sekolah terima tanggal 20 Januari 2026 jumlah nya yaitu Rp 1.069.280.000,- tahun 2025 sekolah tersebut memilki jumlah Siswa/I sekitar 1350, lalu menerima dana BOS Reguler ada 2 tahap, untuk tahap 1 sekolah menerima tanggal 22 Januari 2025 sekitar Rp 1.107.000.000,– lalu dana BOS tahap 2 tahun 2025 diterima sekolah tanggal 17 September 2025 Rp 1.105.190.290,– hal tersebut dikatakan oleh Syahrul,SH.,MH selaku Advokat/Pengacara yang tergabung di LBHK – Wartawan Banten dalam konprensi Pers dikantornya baru – baru ini.
Ditambahkan Syahrul, bahwa Kepala Sekolah wajib melaporkan penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI melalui sistem aplikasi pengelolaan Dana BOS. Pelaporan ini dilakukan secara berkala (biasanya per tahap) sesuai ketentuan, dan jika sekolah tidak bisa melaporkan secara online, pelaporan dapat dilakukan secara manual, mengapa Kepala Sekolah Wajib Melaporkan Dana BOS ? – Laporan ini penting untuk memastikan dana BOS digunakan secara akuntabel dan transparan., –Pelaporan merupakan salah satu syarat pencairan dana BOS tahap berikutnya., Laporan yang akurat menjadi dasar bagi Kementruan untuk melakukan audit dan evaluasi guna perbaikan kebijakan pendanaan sekolah.
Lapiran Kepala SMA Negeri 7 Kota Tangerang Selatan ke Kementrian terhadap Penggunaan dana BOS tahap 1 tahun 2025 katanya digunakan untuk : –penerimaan Peserta Didik baru Rp 3.500.000kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Rp 141.622.500kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran Rp 75.413.500administrasi kegiatan sekolah Rp 146.426.735pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan Rp 17.225.000langganan daya dan jasa Rp 186.955.260pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah Rp 472.297.005pembayaran honor Rp 15.600.000, Total Dana Rp 1.059.040.000
Lalu, laporan Kepala SMA Negeri 7 Kota Tangerang Selatan ke Kementrian terhadap Penggunaan dana BOS tahap 2 tahun 2025 kantanya digunakan untuk : – penerimaan Peserta Didik baru Rp 63.939.400pengembangan perpustakaan Rp 221.400.000kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Rp 102.170.000kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran Rp 36.445.000administrasi kegiatan sekolah Rp 113.981.088pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan Rp 13.150.000langganan daya dan jasa Rp 163.290.251pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah Rp 294.572.261penyediaan alat multi media pembelajaran Rp 71.750.000pembayaran honor Rp 15.600.000, Total Dana Rp 1.096.298.000
Berangkat dari laporan kepala sekolah diatas LBHK – Wartawan Banten telah melakukan invesitgasi dilapangan faktanya ditemukan diduga Kepsek merekayasa laporannya ke Kementrian hal ini dapat merugikan keuangan Negara alias diduga ada korupsinya.
Sebut saja terhadap pengembangan perpustakaan tahun 2025 yang menyerap dana BOS sekitar Rp.221 Juta lebih diduga laporan Kepsek ke Kementrian direkayasa hal ini berdasarkan ketarangan berbagai pihak baik sumber yang ada disekolah maupun pihak lainnya sepertinya pihak sekolah bekerjasama dengan distributor, yang mana distributor terbitkan Kwitansi pembelian atau faktur pembelian serta berita acara penyerahan barang / buku yang direkayasa atau di mark up.
Lalu, terhadap kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler SERTA kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran yang menyerap dana BOS tahun 2025 yaitu sekitar Rp.355 Juta lebih, diduga dikorupsi Kepsek, adapun modus dugaan korupsi terhadap kegiatan tersebut yaitu membuat laporan kegiatan fiktif dan atau markup seolah – olah kegiatan terlaksana padahal faktanya tidak ada sama sekali.
Selanjutnya terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana 2025 yang meneyerap dana BOS sekitar Rp.766 Juta lebih, fakta dilapangan tidak terlihat jelas apa – apa saja Sarana Prasarana Sekolah yang dipelihara oleh Kepsek sementara informasi terkait hal itu tidak ada terlihat disekolah tersebut, modus korupsi nya yaitu Kepsek menghubungi pihak – pihak penjual barang / bahan yang ada di SIPLah lalu disepakati barang / bahan diantar atau dibayarkan jumlahnya 5 tetapi ditulis pada kwitansi atau faktur pembelian membengkak menjadi 75, dan diduga masih ada pos kegiatan lain yang sumbernya dari dana BOS tahun 2025 pengelolaan nya berpotensi merugikan keuangan Negara alias diduga ada korupsinya.
Tahun 2024 dana BOS diterima oleh SMA Negeri 7 Kota Tangerang Selatan memiliki Siswa/I sekitar 1345, lalu sekolah menerima dana BOS ada 2 tahap, tahap 1 sekolah terima tanggal 18 Januari 2024 Rp 1.102.900.000,– lalu tahap 2 sekolah terima tanggal 9 Agustus 2024 Rp 1.102.900.000,– laporan Kepsek ke Kementrian diduga direkayasa dan berpotensi merugikan keuangan Negara, adapun modus dugaan korupsi nya yaitu hampir sama dengan modus dugaan korupsi dana BOS tahun 2025.
Untuk itu, dugaan korupsi dana BOS Reguler di SMA Negeri 7 Kota Tangerang Selatan di usut tuntas, maka, saat ini Lembaga Kami lagi mengumpulkan alat bukti dari sumber yang ada disekolah maupun sumber yang ada diluar sekolah.
Dipihak lain LBHK – Wartawan Banten akan melaporkan Kepsek ke Tipikor Polres Metro Tangerang Selatan serta ke Polda Metro Jaya lalu ke Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan berikut ke Kajati Banten sebab diduga dalam pengelolaan dana BOS Reguler tersebut ada perbuatan melawan hukum (PMH), dengan harapan agar dugaan korupsi dana BOS regular 2025-2024 di SMA Negeri 7 Kota Tangerang Selatan bila terbukti maka wajib hukumnya pihak yang terlibat diduga korupsi dimasukkan ke penjara, tegas Syahrul.
Media ini berupaya konfirmasi ke SMA Negeri 7 Kota Tangerang Selatan mendatangi sekolah tersebut, namun sangat disayangkan belum bisa bertemu dengan Kepsek, beberapa Orang Tua Murid yang ditemui media ini disekitar sekolah mengatakan bahwa Kepsek tidak transparan menggunakan dana BOS, lalu Komite Sekolah juga tidak terbuka dan Tim BOS sekolah apakah ada atau tidak kami tidak mengetahui, ujar beberapa Ortu Siswa.(Adit/Mn/Red)
