Jakarta | mediasinarpagigroup.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat akses pendidikan melalui sejumlah kebijakan strategis, mulai dari program sekolah swasta gratis, pemutihan ijazah, pencairan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga penguatan pendidikan vokasi. Komitmen itu ditegaskan dalam upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di halaman Balai Kota Jakarta, pada Senin (4/5).
Upacara dipimpin Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno sebagai inspektur upacara. Hadir Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Uus Kuswanto, aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, tenaga pendidik, serta pelajar SD, SMP, dan SMA dari berbagai wilayah Jakarta.
Dalam konferensi pers usai upacara, Gubernur Pramono menegaskan kebijakan pendidikan Pemprov DKI merupakan bagian dari upaya memperluas akses pendidikan dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi.
“Hari Pendidikan Nasional di DKI Jakarta terasa istimewa karena ada sejumlah kebijakan yang menindaklanjuti penguatan akses pendidikan,” ujarnya.
Gubernur Pramono menyampaikan, Pemprov DKI telah mencairkan KJMU tahap I 2026 kepada 15.825 mahasiswa dengan total anggaran Rp142,425 miliar. Selain itu, Pemprov DKI juga menjalankan program pemutihan ijazah dan melepas sejumlah alumni Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk bekerja di tiga negara.
“Pemprov DKI berkomitmen menggratiskan 103 sekolah swasta di Jakarta. KJP, KJMU, pemutihan ijazah, hingga perbaikan infrastruktur sekolah menjadi prioritas. Dengan ini, saya yakin Jakarta bisa menjadi role model pendidikan di Indonesia,” jelasnya.
Sementara itu, dalam amanatnya, Wagub Rano menegaskan Hardiknas bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum memperkuat komitmen menghadirkan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas bagi seluruh warga Jakarta.
“Hari Pendidikan Nasional bukan hanya tanggal yang kita peringati setiap tahun. Ini panggilan moral bahwa masa depan bangsa dibangun melalui ruang kelas yang menyala, guru yang tak lelah menuntun, dan anak-anak yang berani bermimpi,” tuturnya.
Menurut Wagub Rano, pendidikan merupakan jalan panjang untuk memerdekakan manusia, sebagaimana nilai yang diwariskan Ki Hajar Dewantara. Karena itu, Pemprov DKI berkomitmen memastikan tidak ada anak tertinggal hanya karena keterbatasan biaya, persoalan administrasi, akses pendidikan, maupun dampak bencana.
“Pendidikan harus menjadi jembatan, bukan tembok. Pendidikan harus menjadi pintu, bukan pagar,” tandasnya.
Pada momentum Hardiknas 2026, Pemprov DKI menghadirkan sejumlah program prioritas. Salah satunya pemutihan ijazah yang bekerja sama dengan Baznas Bazis DKI Jakarta.
Pada tahap pertama 2026, sebanyak 2.026 ijazah akan diserahkan kepada peserta didik dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, hingga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dengan total anggaran hampir Rp4 miliar.
Wagub Rano menilai program pemutihan ijazah bukan sekadar penyerahan dokumen administratif, melainkan membuka kembali akses kesempatan bagi masyarakat.
“Bagi banyak orang, selembar ijazah bukan sekadar kertas. Ia adalah kunci untuk bekerja, melanjutkan pendidikan, mengangkat keluarga, dan menatap masa depan dengan kepala tegak,” urainya.
Selain itu, Pemprov DKI melepas 561 alumni SMK untuk bekerja di luar negeri, yakni ke Jepang, Malaysia, dan Jerman. Program ini menjadi bagian dari penguatan pendidikan vokasi melalui semangat SMK Naik Kelas, Alumni Mendunia.
“Inilah wajah baru pendidikan vokasi Jakarta. Lulusan SMK tidak hanya siap memasuki dunia kerja, tetapi juga mampu bersaing di tingkat global,” kata Wagub Rano.
Pemprov DKI juga memperluas akses pendidikan melalui program sekolah swasta gratis yang mulai dilaksanakan pada tahun ajaran 2026/2027. Program ini menyasar 103 sekolah swasta dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB di lima wilayah kota administrasi.(Rbn)
