Kabupaten Solok | mediasinarpagigroup.com – Kekecewaan masyarakat Nagari Koto Sani, Kabupaten Solok, kian memuncak. Warga menilai penanganan dampak proyek dan pascabencana di wilayah mereka berjalan lamban, bahkan terkesan “lamban bin lambin”, tanpa langkah konkret dari pihak terkait. Kondisi ini memicu keresahan, terutama dengan munculnya ancaman banjir bandang yang sewaktu-waktu dapat terjadi saat intensitas hujan meningkat, (23/4/2026)
Sejumlah warga yang ditemui menyampaikan bahwa hingga kini belum ada upaya serius untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang terdampak. Saluran air yang terganggu, material proyek yang berserakan, serta perubahan kontur tanah dinilai memperbesar risiko terjadinya luapan air. “Kami sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, tapi belum ada tindakan nyata. Kalau hujan deras, kami khawatir kampung ini terendam,” seperti yang telah terjadi lagi banjir luapan air sungai di tikungan karena aliran sungai yang rawan tersebut bobol di terjang arus air karena tidak di prioritaskan nya titik yang rawan di pasang batu bronjongnya dan terjadi terus banjir susulan ungkap salah seorang warga.
Para pejabat Sumatera Barat, khususnya pejabat di Kabupaten Solok yang menangani revitalisasi dampak bencana, dinilai terbukti lamban bin lambin dalam menyelesaikan persoalan di Nagari Koto Sani. Hal ini bahkan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Andre Rosiade beberapa hari lalu. Ia menyoroti lambannya penanganan pasca bencana yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Pekerjaan lamban bin lambin sebutan Andre Rosiade anggota DPR RI dengan mengatakan sindiran bahasa halus daerah minang Jan lalok juo lai hari lah siang mah.
Lebih dari enam bulan pascabencana, kondisi di lapangan disebut masih terbengkalai. Ironisnya, dalam sejumlah pemberitaan media, pekerjaan terkesan telah berjalan maksimal. Namun fakta di lapangan justru menunjukkan hal yang berbeda jauh dari apa yang disampaikan oleh para pejabat. Ketimpangan antara laporan dan realita ini semakin memperkuat kekecewaan masyarakat.
Sorotan juga diarahkan kepada pihak pelaksana proyek, yakni PT Adhi Karya, yang dianggap kurang tanggap terhadap dampak yang ditimbulkan. Warga menilai perusahaan tersebut belum menunjukkan langkah konkret dalam menanggulangi dampak lingkungan akibat aktivitas pekerjaan.
Selain itu pihak perusahaan juga di nilai perkenalannya tidak sesuai sfesifikasi teknis pemasangan batu Bronjong yang mengunakan material batu berukuran kecil kecil untuk menyusun batu Bronjong nya dan juga bagian dasarnya juga tidak menggunakan batu besar.
Perusahaan ini juga menelantarkan gaji para pekerja kuli yang tidak sesuai UMR tidak hanya itu pekerjaan sering terhenti sesuka hatinya sehingga menimbulkan banyak polemik dan persepsi negatif pada kalangan masyarakat di mana pihak perusahaan besar berkerja sama dengan pemerintah BUMN ini juga kebal dengan kritikan tidak tersentuh hukum
Meskipun berulang kali di hubungi via telp hand phone selulernya ia tidak menjawab nya saat di konfirmasi awak media sinar pagi group koordinator lapangan wilayah Sumatra barat dan begitu juga pihak kepala Dinasnya BWS.V prov Sumbar yang mengawasi pelaksanaan pekerjaan normalisasi sungai tsb.
Tak hanya itu, instansi pemerintah daerah seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok juga dinilai belum maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penanganan. Minimnya kehadiran langsung di lapangan membuat masyarakat merasa diabaikan ,lamban bin lambin Jan lalok juo lai.
Masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas dan terukur. Evaluasi menyeluruh terhadap proyek harus dilakukan, termasuk memastikan tanggung jawab pihak pelaksana. Selain itu, percepatan penanganan di lokasi terdampak dinilai menjadi kebutuhan mendesak demi menghindari risiko bencana lanjutan.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin Nagari Koto Sani akan menghadapi dampak yang lebih besar di masa mendatang. Warga menegaskan bahwa mereka tidak menolak pembangunan, namun meminta agar setiap proses dilakukan dengan serius, transparan, dan berpihak kepada keselamatan masyarakat .
Masyarakat kwartir dan terancam banjir lagi seperti baru baru ini pada tanggal 9 Maret 2026 pada bulan Ramadan terjadi luapan air sungai Batang imang karena tidak menprioritas tempat rawan banjir yang harus di Pasang batu bronjongnya untuk dinding penaha tebing sungai yang telah runtuh selain itu baru baru ini terjadi lagi pada tanggal 20 April 2026, di sejumlah nagari luapan air sungai di saniang bakar, muara pingai mencapai lantai jembatan jalan utama Mura pingai .
Sejumlah tokoh masyarakat di beberapa nagari juga mengungkapkan bijak suara atas kekecewaan nya, enam bulan sudah waktu yang cukup lamabsejak terjadi bencana banjir bandang yang dahsyat sepanjang sejarah di kabupaten Solok, untuk berbenah untuk pasca pemulihan bencana ,sejumlah tokoh masyarakat ini yaitu niniak mamak para Datuk Datuk nya mengatakan hal yang sama dan senada dengan yang di katakan oleh anggota DPR RI dari fraksi Gerindra komisi V yaitu lamban bin lambin ,Jan lalok juo lai hari lah siang mah.(Def/Red)
