Tapanuli Utara | mediasinarpagigroup.com – Di tengah polemik pembayaran kepada supplier dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Erikson Sianipar menegaskan komitmennya untuk tetap fokus menjalankan program prioritas pemerintah ..setelah melaksanakan audit dan menghitung jumlah hutang koperasi kepada suplayer Sabtu 18 April 2026 Erikson perintahkan segera melakukan pembayaran.
Program MBG di wilayah ini disebut tidak hadir secara tiba-tiba. Sejak 2025, Erikson Sianipar pionir implementasi program tersebut di Tapanuli dengan mengajak berbagai tokoh lokal untuk berkolaborasi. Upaya tersebut dimulai dengan operasional SPPG pertama di wilayah Tapanuli pada Mei 2025, yang kemudian berkembang dengan koperasi sebagai pemasok bahan baku.Pada Juli 2025,
Koperasi Produsen Multi Pihak Tumbuh Sejahtera Bersama Petani menjadi pemasok utama, menggantikan koperasi sebelumnya.
Memasuki 2026, persoalan mulai muncul, biasanya dalam pertemuan bulanan suplier yang dihadiri Erikson Sianipar, Suplier selalu ditanyakan apakah ada hutang koperasi namun para Suplier selalu diam dan tidak ada yang mengeluh. Kalau ada yang mengeluh, Ketua Koperasi lama sering langsung memberhentikan serta mengintimidasi yang bersangkutan sebagai Suplier.
Pada Februari, pengawas koperasi menginisiasi audit untuk menata administrasi dan pelaporan keuangan sekaligus persiapan laporan SPT tahunan . Namun, proses tersebut tidak berjalan mulus. Dalam pelaksanaannya, pihak pengurus koperasi saat itu dinilai tidak kooperatif dalam penyediaan data yang dibutuhkan, termasuk jumlah hutang koperasi kepada Suplier.
Beberapa kali Konsultan minta data, tapi tidak pernah ditanggapi serius serius. Yang akhirnya menuntut Konsultan harus mencari data ke semua sumber dan tentu butuh waktu. Gak mungkin bisa dibayar kalau hutang nya ke siapa, jumlah hutangnya berapa dan keabsahan hutang.ungkapnya ke media.
Kondisi tersebut memicu diterbitkannya surat peringatan, baik oleh konsultan maupun pengawas. Dalam proses audit, ditemukan adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan yang berpotensi menimbulkan kerugian, termasuk terhadap para supplier yang belum menerima pembayaran secara penuh.
Situasi ini kemudian berujung pada Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) pada akhir Maret 2026, yang secara resmi memberhentikan ketua koperasi Erni Hutauruk sebelumnya dan menunjuk kepemimpinan baru Hendra Sipahutar . Perubahan tersebut telah didaftarkan ke instansi terkait dan saat ini dalam proses administrasi lanjutan.
Di tengah dinamika tersebut, keluhan dari para supplier turut mengemuka. Sejumlah pihak menyampaikan bahwa pembayaran atas suplai bahan mengalami keterlambatan dan tidak sepenuhnya diselesaikan pada periode kepengurusan sebelumnya. Pengurus lama Erni Hutauruk lebih banyak berkoar koar diluar dengan adegan demo maupun pengerahan massa. Tidak ada indikasi keseriusan menyelesaikan masalah.
Hal ini lah membuat kegaduhan di sosial media dan di masyarakat. Tidak tau apa tujuan sebenarnya.
Menanggapi hal itu, Erikson Sianipar, yang selanjutnya disebut ES, menegaskan bahwa penyelesaian kewajiban kepada supplier menjadi prioritas dan dituntaskan , namun paralel langkah hukum tetap dilakukan.
Menurut Hendra Sipahutar Ketua Koperasi baru, ketidaklengkapan data inventarisasi dari kepengurusan sebelumnya menjadi salah satu kendala utama dalam proses verifikasi pembayaran. Untuk itu, pihaknya memilih melakukan penataan data secara menyeluruh guna memastikan setiap kewajiban diselesaikan secara tepat dan akuntabel.
“Semua kewajiban akan diselesaikan, tetapi harus berdasarkan data yang valid agar tidak menimbulkan persoalan baru,” ujar Hendra Sipahutar dalam rangkaian klarifikasi.
Ia juga menambahkan bahwa setelah laporan resmi Konsultan tentang jumlah hutang Koperasi yang sudah final, penyelesaian pembayaran akan dipercepat hingga tuntas.
Di sisi lain, proses hukum terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan koperasi juga tengah berjalan.(L.Gaol)
