Kabupaten Tangerang | mediasinarpagigroup.com – SD Negeri Gembong 02, Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Thn 2025 Kepala Sekolah nya yaitu Sutaryo, lalu memiliki jumlah Siswa/I sekitar 493, lalu sekolah tersebut menerima dana BOS Reguler ada 2 tahap, untuk tahap 1 sekolah menerima tanggal 21 Januari 2025 sekitar Rp 224.315.000,- dana BOS tahap 2 sekolah terima dana BOS tanggal 21 Januari 2025 Rp 224.315.000,-.
Laporan Kepala SD Negeri Gembong 02, terhadap penggunaan dana BOS tahun 2025 tahap 1 katanya digunakan untuk : –kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Rp 11.450.000kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran Rp 5.520.000administrasi kegiatan sekolah Rp 13.013.000pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan Rp 7.140.000langganan daya dan jasa Rp 7.941.000pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah Rp 95.900.000pembayaran honor Rp 24.990.000, Total Dana Rp 165.954.000
Lalu laporan Kepala SD Negeri Gembong 02, terhadap penggunaan dana BOS tahun 2025 tahap 2 katanya digunakan untuk : – penerimaan Peserta Didik baru Rp 1.850.000pengembangan perpustakaan Rp 49.043.300kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Rp 43.495.000kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran Rp 17.850.000administrasi kegiatan sekolah Rp 21.629.700pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan Rp 6.690.000langganan daya dan jasa Rp 7.941.000pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah Rp 86.362.000penyediaan alat multi media pembelajaran Rp 22.825.000pembayaran honor Rp 24.990.000, Total Dana Rp 282.676.000
Bahwa Kepala Sekolah wajib melaporkan penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI melalui sistem aplikasi pengelolaan Dana BOS. Pelaporan ini dilakukan secara berkala (biasanya per tahap) sesuai ketentuan, dan jika sekolah tidak bisa melaporkan secara online, pelaporan dapat dilakukan secara manual, mengapa Kepala Sekolah Wajib Melaporkan Dana BOS ? – Laporan ini penting untuk memastikan dana BOS digunakan secara akuntabel dan transparan., –Pelaporan merupakan salah satu syarat pencairan dana BOS tahap berikutnya., Laporan yang akurat menjadi dasar bagi Kementruan untuk melakukan audit dan evaluasi guna perbaikan kebijakan pendanaan sekolah hal tersebut dikatakan oleh Tb.Abdul Fatah, SH selaku Ketua Umum LBH-BPPKB Banten dikantornya, Jumat, (10/4/2026)
Berangkat dari laporan kepala sekolah diatas, LBH BPPKB Banten telah melakukan invesitgasi dilapangan faktanya ditemukan diduga Kepsek merekayasa laporannya ke Kementrian hal ini dapat merugikan keuangan Negara alias diduga ada korupsinya.
Sebut saja terhadap pengembangan perpustakaan tahun 2025 yang menyerap dana BOS sekitar Rp.49 Juta lebih diduga laporan Kepsek ke Kementrian direkayasa hal ini berdasarkan ketarangan berbagai pihak baik sumber yang ada disekolah maupun pihak lainnya sepertinya pihak sekolah bekerjasama dengan distributor, yang mana distributor terbitkan Kwitansi pembelian atau faktur pembelian serta berita acara penyerahan barang / buku yang direkayasa atau di mark up.
Lalu, terhadap kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler SERTA kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran yang menyerap dana BOS tahun 2025 yaitu sekitar Rp.77 Juta lebih, diduga dikorupsi Kepsek, adapun modus dugaan korupsi terhadap kegiatan tersebut yaitu membuat laporan kegiatan fiktif dan atau markup seolah – olah kegiatan terlaksana padahal faktanya tidak ada sama sekali.
Selanjutnya terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana 2025 yang meneyerap dana BOS sekitar Rp.182 Juta lebih, fakta dilapangan tidak terlihat jelas apa – apa saja Sarana Prasarana Sekolah yang dipelihara oleh Kepsek sementara informasi terkait hal itu tidak ada terlihat disekolah tersebut, modus korupsi nya yaitu Kepsek menghubungi pihak – pihak penjual barang / bahan yang ada di SIPLah lalu disepakati barang / bahan diantar atau dibayarkan jumlahnya 5 tetapi ditulis pada kwitansi atau faktur pembelian membengkak menjadi 25.
Tahun 2024 SD Negeri Gembong 02, memiliki jumalh Siswa/I sekitar 494, lalu dana BOS sekolah terima ada 2 tahap, untuk tahap 1 sekolah terima tanggal 18 Januari 2024 Rp 224.770.000,– lalu dana BOS tahap 2 sekolah terima tanggal 12 Agustus 2024 Rp 222.852.900,-
Laporan Kepsek terhadap penggunaan dana BOS tahun 2024 tahap 1 katanya untuk : – pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain Rp 13.850.000pelaksanaan kegiatan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain Rp 18.448.000pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan Rp 16.020.800pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan Rp 2.480.000langganan daya dan jasa Rp 5.961.000pemeliharaan sarana dan prasarana Rp 78.494.500penyediaan alat multimedia pembelajaran Rp 15.000.000pembayaran honor Rp 53.070.000, Total Dana Rp 203.324.300
Lalu, laporan Kepala SD Negeri Gembong 02, ke Kementrian katanya dana BOS tahap 2 tahun 2024 digunakan untuk : – penerimaan Peserta Didik baru Rp 13.445.000pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca Rp 47.708.200pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain Rp 27.090.000pelaksanaan kegiatan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain Rp 7.750.300pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan Rp 22.478.000pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan Rp 4.300.000langganan daya dan jasa Rp 8.197.000pemeliharaan sarana dan prasarana Rp 50.857.200penyediaan alat multimedia pembelajaran Rp 10.120.000pembayaran honor Rp 53.070.000, Total Dana Rp 245.015.700
Berangkat dari laporan diatas, LBH BPPKB Banten melakukan invesitgasi fakta ditemukan yang mana diduga Kepsek merekayasa laporannya ke Kementrian hal ini dapat merugikan keuangan Negara alias diduga ada korupsinya.
Sebut saja terhadap pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca tahun 2024 yang menyerap dana BOS sekitar Rp.47 Juta lebih diduga laporan Kepsek ke Kementrian direkayasa hal ini berdasarkan ketarangan berbagai pihak baik sumber yang ada disekolah maupun pihak lainnya sepertinya pihak sekolah bekerjasama dengan distributor, yang mana distributor terbitkan Kwitansi pembelian atau faktur pembelian serta berita acara penyerahan barang / buku yang direkayasa atau di mark up.
Selanjutnya terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana 2024 yang meneyerap dana BOS sekitar Rp.129 juta lebih, fakta dilapangan tidak terlihat jelas apa – apa saja Sarana Prasarana Sekolah yang dipelihara oleh Kepsek sementara informasi terkait hal itu tidak ada terlihat disekolah tersebut, modus korupsi nya yaitu Kepsek menghubungi pihak – pihak penjual barang / bahan yang ada di SIPLah lalu disepakati barang / bahan diantar atau dibayarkan jumlahnya 5 tetapi ditulis pada kwitansi atau faktur pembelian membengkak menjadi 25.
Untuk itu, dugaan korupsi dana BOS Reguler di SD Negeri Gembong 02, di usut tuntas, maka saat ini LBH BPPKB Banten lagi mengumpulkan alat bukti dari sumber yang ada disekolah maupun sumber yang ada diluar sekolah, bila ada pihak – pihak yang mengetahui dugaan korupsi tersebut, lembaga Kami siap menerimanya dengan cara dapat menghubungi Kami di Email : lbhbppkbbanten@gmail.com
Dipihak lain lembaga Kami akan melaporkan Kepsek ke Tipikor Polresta Tangerang dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang sebab diduga dalam pengelolaan dana BOS Reguler tersebut ada perbuatan melawan hukum (PMH), dengan harapan agar dugaan korupsi dana BOS regular 2024 – 2025 di SD Negeri Gembong 02, harus usut tuntas, bila terbukti maka wajib hukumnya pihak yang terlibat diduga korupsi dimasukkan ke penjara, tegas Fatah.
Media ini berupaya konfirmasi ke SD Negeri Gembong 02, dengan mendatangi sekolah tersebut, namun sangat disayangkan belum bisa bertemu dengan Kepsek, beberapa Orang Tua Murid yang ditemui media ini disekitar sekolah mengatakan bahwa Kepsek tidak transparan menggunakan dana BOS, lalu Komite Sekolah juga tidak terbuka dan Tim BOS sekolah apakah ada atau tidak kami tidak mengetahui, ujar beberapa Ortu Siswa.(Adit/Tim/Red)
