Banyumas | mediasinarpagigroup.com – Menengok perjalanan sejarah pers, sejak era pemerintahan orde lama Presiden Soekarno hingga tahun 1966 jumlah media cetak dan elektronik serta jumlah wartawan atau jurnalisnya masih belim begitu banyak, mayoritas berada diibukota Jakarta atau kota-kota besar propinsi.
Demikian juga diera orde baru dibawah kekuasaan Presiden Soeharto, padahal kondisi perekonomian nasional mulai membaik, namun kebebasan berpendapat, termasuk kebebasan pers masih diawasi dengan ketat,
Baru diera reformasi dengan beralihmya kekuasaan ditangan wakil presiden BJ Habibie tahun 1998 mulai dibukanya kran demokrasi termasuk kebebasan pers. Penerbitan media massa tidak memerlukan surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) tapi cukup dengan mendirikan badan hukum penerbitan pers.
Dalam perjalanan selanjutnya, ibarat jamur tumbuh subur dimusim penghujan, seiring dengan perkembangan ilmu dan tekhnologi yang begitu cepat, berbagai mass media cetak maupun elektronik telah menjamur keberbagai kota propinsi maupun kota daerah/kabupaten.
Menurut para pemerhati masalah sosial, lingkungan, kemasyarakatan dan pendidikan, dengan maraknya media informasi tanpa kendali, sehingga masing-masing punya kepentingan untuk saling berkompetensi. Dalam situasi dan kondisi suhu politik khususnya diibu-kota, mengakibatkan nuansa demokrasi menjadi semakin kabur, sementara penyajian berita yang sepotong-sepotong semakin membingungkan masyarakat yang memiliki kepekaan terhadap setiap gejolak perkembangan yang terjadi secara mendadak dan tidak terduga tanpa bisa diprediksi sebelumnya.
Berbagai peristiwa yang terjadi diibukota dinilai sangat memprihatinkan, semua ingin mempertahankan keutuhan NKRI, Pancasila dan UUD 45. Tapi kalau sudah ada nuansa politik yang masuk, semua jadi punya tujuan yang berbeda-beda, sehingga justru semakin melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa
Para pemerhati lingkungan sosial kemasyarakatan dan pendidikan menilai dan berharap, agar para praktisi pers atau para senior awak media yang sudah berpengalaman malang melintang dilapangan mampu beradaptasi dengan masyarakat luas, dapat berperan aktif untuk ikut serta membenahi situasi dan kondisi sosial masyarakat, menciptakan stabilitas keamanan nasional tidak bergejolak menjadi semakin memanas. Termasuk para insan pers, wartawan atau jurnalis yang masih muda bersama-sama dengan para intelektual, cendekiawan, seniman, budayawan serta para aktifis lainnya.
Dalam pada itu, dewan pers yang merupakan induk dari berbagai mass media cetak maupun elektronik yang tersebar diseluruh nusantara telah memberikan sumbangsih sesuai dengan tugas pokok pers kepada bangsa dan negara, menciptakan karya-karya bermanfaat melalui materi berita yang akurat, obyektif dan transparan.
Yang tidak boleh diabaikan, bagaimanapun situasi dan kondisi negeri yang sering diterpa oleh badai ujian dan berbagai cobaan yang datang silih berganti dan bertubi-tubi dengan terjadinya musibah bencana alam seperti gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, hujan angin puting beliung karena terjadinya cuaca ekstrim, wabah penyakit covid 19, serta musibah karena kelalaian manusia yang menyebabkan tenggelamnya kapal dilaut, jatuhnya pesawat terbang serta lakalantas dan aksi kriminalitas yang menyebabkan banyak korban meninggal dunia.
Bahkan terjadinya konflik politik dan perebutan kekuasaan yang ujung-ujungnya banyak menyengsarakan rakyat jelata yang masih banyak menderita kelaparan dan kesulitan mencari pekerjaan. Oleh karena itu pers harus tetap tegar berjuang untuk mencapai kesejahteraan masing-masing individu para Wartawan/Jurnalisnya agar tetap bisa berkarya melalui karya-karyanya menciptakan warga masyarakat yang tahan banting terhadap situasi dan kondisi sosial ekonomi yang berubah-rubah. (Dirgahayu HPN 9 Pebruari 2026).
