Desa Perkebunan Siarang – arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Thn 2025-2024 Menerima Dana Desa Rp.1,7 M lebih, Diduga Jadi Ajang Korupsi

Kab.Rohil | mediasinarpagigroup.com – Desa Perkebunan Siarang – arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, thn 2025 menerima dana desa sekitar Rp. 878.520.000,– laporan Kades terhadap penggunaan dana desa tersebut ke Kementrian katanya digunakan untuk :

1. Terselenggaranya Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Lainnya Rp 5.000.000
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) ** 100 METER (M) Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) Rp 32.000.000
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** 180 METER (M) Jalan Desa Rp 31.000.000
4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 1 UNIT Ambulance Rp 123.484.000
5. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 2 PAKET Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya Rp 24.000.000
6. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) 1 PAKET Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa Rp 16.800.000
7. Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 3 PAKET Dukungan kegiatan seremonial di desa Rp 25.000.000
8. Pembinaan PKK 1 PAKET Terselenggaranya Pembinaan PKK Rp 10.000.000
9. Keadaan Mendesak 36 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa BLT BULAN JANUARI SAMPAI JUNI Rp 64.800.000
10. Penyertaan Modal 1 Rupiah Penyertaan Modal BUMDes Rp 68.386.000

Berangkat dari data dan atau informasi diatas, hasil investigasi hukum yang dilakukan oleh LBHK-Wartawan diduga Kepala Desa Perkebunan Siarang – arang Kecamatan merekayasa laporan penggunaan dana Desa tahun 2025 ke Kementrian terkait, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara, hal tersebut dikatakan oleh Syahrul, SH.,MH selaku Advokat / Pengacara di LBHK – Wartan Riau, dalam koprensi pers di kantornya, baru – baru ini.

Ditambahkan Syahrul, modus dugaan  korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala  Desa Perkebunan  Siarang – arang Kecamatan antara lain berupa markup proyek, penggelapan, kegiatan atau program fiktif, dan pemotongan anggaran, terhadap kegiatan yang dilakukan Pemerintah Desa antar lain :

1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) ** 100 METER (M) Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) Rp 32.000.000
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** 180 METER (M) Jalan Desa Rp 31.000.000
3. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 1 UNIT Ambulance Rp 123.484.000
4. Penyertaan Modal 1 Rupiah Penyertaan Modal BUMDes Rp 68.386.000

Tahun 2024 dana desa yang diterima desa Perkebunan Siarang – arang yaitu Rp. 840.596.000,– laporan Kades ke kementrian katnya dana desa tahun 2024 digunkan untuk :

1. Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya Rp 10.000.000
2. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 1 PAKET Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya INSENTIF KPM STUNTING Rp 6.000.000
3. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 1 PAKET Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya Rp 18.000.000
4. Pemeliharaan Jalan Desa 105 METER (M) Pemeilharaan Jalan Desa Rp 89.459.000
5. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) 1 PAKET Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa Rp 33.600.000
6. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) 1 PAKET Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa Rp 16.800.000
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa 1 PAKET Terselenggaranya Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Lainnya Rp 5.000.000
8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** 1.500 METER (M) Jalan Desa Rp 46.195.600
9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** 450 METER (M) Jalan Desa Rp 35.583.000
10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) ** 70 METER (M) Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) DRAINASE DESA Rp 56.656.000
11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) ** 2 METER (M) Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) GORONG GORONG DESA Rp 17.192.400
12. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin 2 KALI Jumlah Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin Rp 15.000.000
13. Pembinaan PKK 1 PAKET Terselenggaranya Pembinaan PKK Rp 10.000.000
14. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) 1 UNIT Jumlah alat produksi dan pengolahan peternakan yang diserahkan Rp 51.180.000
15. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) 1 UNIT Jumlah alat produksi dan pengolahan pertanian yang diserahkan KETAHANAN PANGAN PEMBELIAN DAN PENANAMAN BIBIT SAYUR SYURAN Rp 68.200.000
16. Keadaan Mendesak 45 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa BLT BULAN JANUARI SAMPAI DESEMBER Rp 162.000.000
17. Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 1 PAKET Biaya Koordinasi Pemerintah Desa OPERASIONAL DESA Rp 25.218.000

Dari hasil investigasi LBHK-Wartawan Riau diduga laporan kades ke Kementrian direkayasa sehingga berpotensi merugikan keuangan Negara, terhadap kegiatan :

1. Pemeliharaan Jalan Desa 105 METER (M) Pemeilharaan Jalan Desa Rp 89.459.000
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** 1.500 METER (M) Jalan Desa Rp 46.195.600
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** 450 METER (M) Jalan Desa Rp 35.583.000
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) ** 70 METER (M) Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) DRAINASE DESA Rp 56.656.000
5. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) 1 UNIT Jumlah alat produksi dan pengolahan peternakan yang diserahkan Rp 51.180.000
6. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) 1 UNIT Jumlah alat produksi dan pengolahan pertanian yang diserahkan KETAHANAN PANGAN PEMBELIAN DAN PENANAMAN BIBIT SAYUR SYURAN Rp 68.200.000

Maka dari itu, saat ini LBHK-Wartawan Riau menindaklajuti dugaan korupsi pengelolaan dana desa di Desa Perkebunan Siarang – arang dan saat ini mengumpulkan alat bukti dari sumber yang ada, lalu bila ada pihak – pihak yang mengetahui dugaan korupsi tersebut lembaga Kami siap menerima informasi dan alat bukti hal ini dengan cara dapat menghubungi Kami di Email : lbhwartawan@gmail.com, kiranya dengan adanya berita ini ada masukan atau informasi tambahan dari masyarakat terkait dugaan korupsi dana desa tersebut.

Dipihak lain lembaga Kami juga akan melaporkan Kepala Desa Perkebunan  Siarang – arang ke Tipikor Polres Rokan Hilir dan Polda Riau berikut ke Kejari Rokan Hilir dan Kejati Riau sebab dalam pengunaan dana desa tahun 2024 – 2025 diduga ada perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan Kades serta perangkat nya, dengan harapan agar dugaan korupsi tersebut diusut tuntas oleh penegak hukum, bila terbukti ada korupsinya maka wajib hukumnya terhadap pihak – pihak yang terlibat korupsi segara dimasukkan ke penjara, tegas Syahrul.

Media ini berupaya konfirmasi ke Kepala Desa Perkebunan  Siarang – arang dengan mendatangi Kantor Desa, namun sangat disayangkan Kades belum bisa dimintai konfirmasi, dilain tempat beberapa Masyarakat dimintai komentar nya kontek pengelolaan dana desa tahun 2024 – 2025 oleh Pemdes Perkebunan  Siarang – arang mereka mengatakan bahwa Kades tidak transparan gunakan dana , sementara BPD (Badan Permusyawaratan Desa) serta Camat sepertinya kurang berfungi dalam melakukan pengawasan penggunaan dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa, tegas mereka.(Budi/Ab/Red)