Taput | mediasinarpagigroup.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program makan bergizi gratis(MBG) merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan cerdas. Program ini dirancang tidak hanya untuk mengatasi persoalan gizi, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa.
Sesuai dengan data dari BGN per November tahun 2025 sebanyak 12.843 SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia dengan jumlah penerima manfaat di sekolah bervariasi.
Namun sangat di sayangkan masih banyak pengelola SPPG melalui yayasan belum memenuhi standar operasional prosedur ( SOP) sehingga ada kesan bagi masyarakat hanya untuk mengejar target program MBG berjalan tanpa melalui beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sesuai peraturan.
Seperti halnya di kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara berbagai polemik terjadi di beberapa SPPG yang beroperasi di Taput diantarnya sanitasi belum layak termasuk penyediaan air bersih.
Bersertifikasi pengelolaan sampah dan limbah/Ipal yang dapat menimbulkan keracunan makanan bagi penerima manfaat siswa di sekolah.
Sesuai pantauan wartawan masih banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Tapanuli Utara membuang limbahnya langsung ke parit umum masyarakat yang dapat menimbulkan bau dan polisi udara.
Selain itu program pemerintah dalam MBG ini bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan UMKM dan usaha ekonomi masyarakat menengah sekitarnya.
Namun melalui koperasi yang dibentuk dan ditunjuk oleh yayasan kepala koperasi secara memonopoli langsung terjun ke pasar dan bersifat secara langsung belanja tanpa memberdayakan sebagian anggota yang dibentuk dan dilantik saat launching SPPG tersebut.
Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial bagi anggota maupun suplayer di sekitarnya.
Hal ini menimbulkan kesan bahwa pihak koperasi dan yayasan sebagai pengelola SPPG semata-mata hanya untuk mencari keuntungan yang lebih besar mereka tidak memberdayakan anggota dan suplayer yang telah ditentukan dan disepakati bersama.
Salah satu pelaku usaha yang juga sebagai suplayer bahan baku untuk salah satu SPPG di Tapanuli Utara mengaku sudah mulai jarang dilibatkan sebagai penyedia bahan untuk SPPG yang pernah diikutinya dan tidak bersedia namanya di sebutkan.
Kepala koperasi sudah langsung belanja sendiri ke pasar ungkapnya .ketika hal ini ditanyakan apa penyebabnya beliau mengaku kemungkinan pihak koperasi dan yayasan ingin mencari untung yang lebih besar pungkasnya.
Satu warga marga Purba kepada wartawan mengaku anaknya pernah membawa buah pisang dari sekolah dan tidak dapat dimakan karena kurang masak dan sebagian warga mengaku anaknya mendapatkan buah mangga yang sudah mulai busuk dan tidak memakannya.
Menyikapi hal tersebut ketua LSM LP3 SU (lembaga pemantau dan pengawasan pembangunan sumatera Utara Sahala Arfan Saragi S.H yang juga merupakan praktisi hukum mengatakan bahwa program makan gizi gratis (MBG)
Merupakan program pemerintah yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan maupun prosedur yang harus di jalankan sesuai dengan aturan yang bertujuan peningkatan gizi bagi masyarakat indonesia.
Arfan Saragi SH menghimbau agar seluruh SPPG yang ada di Taput mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh badan gizi Nasional termasuk dalam penyediaan makanan sesuai SOP.
Untuk menghindari keracunan makanan bagi siswa penerima termasuk heigenis proses penyajian makanan.di samping itu juga Arfan mengatakan supaya pihak SPPG dan pihak koperasi janganlah semata mata hanya untuk mencari keuntungan lebih besar.
Tanpa memberdayai pelaku usaha maupun suplayer yang telah disepakati dengan melibatkan mereka sehingga tujuan dari program MBG dampakinya dapat dinikmati dan dirasakan oleh pelaku usaha menengah kebawah pungkasnya kepada media ini.(L.Gaol)
