Kabupaten Solok | mediasinarpagigroup.com – Medison, S.Sos.,M.Si, menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Solok definitif sejak dilantik oleh Bupati Solok, H. Epyardi Asda, pada tanggal 24 Januari 2022.
Jauh sebelum dari itu, sekitar tiga setengah bulan belakangan, terhitung 1 Okt 2021, Medison sudah menjabat sebagai Pj.Sekda menggantikan Edisar yang pensiun.
Medison awal berkarir, pindahan dari Sijunjung, masuk ke Kabupaten Solok semasa Bupati Gusmal periode kedua, dan ia mendapat job sebagai kepala DPMN seperti posisi ia menjabat di Ranah Lansek Manih itu.
Sekaitan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) yang berkantor di pusat pemerintahan Kabupaten Solok, Arosuka 15 tahun nan lampau masih eksis meski jalannya sedikit sempoyongan, akibat tunggakan yang tidak pernah diangsur debitur peminjam.
Dari informasi yang dikumpulkan dari beberapa nasabah yang tidak mau disebutkan namanya menjelaskan dengan nada kesal yang hak nya hilang tidak jelas ungnya hilang puluhan juta,yang sudah menjadi anggota KPRI belasan tahun fafarannya kepada kepada wartawan ini, baik pada Sekretariat Daerah, Bapelitbang dan sumber informan lainnya, ketika Bupati Gusmal periode kedua tahun 2010 – 2015, Ketua Koperasi KPRI dipegang oleh Edisar yang juga Asisten dengan Sekda Aswirman.
“Penunjukan Edisar sebagai Ketua KPRI merupakan political will Bupati Gusmal euforia kemenangan kedua. Gairah di kantor KPRI masih ada, manajer Djalinir Djamaluddin, staf Fildayeni dan Laras, masih tetap masuk kerja”,tukuk sumber.
Diungkapnya, seiring perjalanan waktu, masih Bupati Gusmal, Ketua KPRI Edisar, lambat laun aset tanah KPRI di Kulemban Sukarami dijual ke Hendri Saputra pasangan Mahyuzil kandidat calon bupati Solok jalur independen. Terakhir tanah asal KPRI itu dijual lagi oleh Hendri ke Reinier mantan Wawako Solok yang bergerak sebagai pengembang properti.
“Masih di masa kehadiran Pak Gusmal dan Pak Edisar, tanah koperasi KPRI di depan SMA 2 Sumbar sekarang, dijual lagi, yang dibeli Hanshela. Ceritanya, untuk menutupi hutang kepada nasabah koperasi yang purna tugas, atas simpanannya”,tutur sumber serius.
Sampai bergulir Pilkada berikut, Kabupaten Solok dipimpin Bupati Epyardi, sengkarut benang kusut di tubuh KPRI semakin tak kunjung diselesaikan. Bahkan dimasa Epyardi pengelola KPRI terdiri Djalinir, Fildayeni, Laras sudah jarang masuk kantor ngurus koperasi, dan Djalinir datang dari Padang tak masuk lagi ke Arosuka.
Menariknya, ketika kantor KPRI sering tutup, nasabah pensiunan sering datang menagih simpanannya yang tak kunjung ia dapatkan, lalu membuat surat ke Bupati Epyardi. “Saya heran, Epyardi orangnya keras, dan serius soal krumuk-krumuk di tubuh KPRI, akan tetapi adakah laporan sampai kepadanya, karena seakan Epyardi tidak menggubris. Bersebab kala itu transisi Edisar dan Medison di posisi Sekda”,paparnya lagi.
Intinya, kala itu, sejumlah nasabah bersama pengurus KPRI, bahkan managernya Djalinir sudah membicarakan dengan Edisar dan Medison, akan tetapi bola mati diantara mereka yang diduga tidak sampai informasi ke kapiten.
Makanya semenjak Medison jadi Pj.Sekda 1 Oktober 2021, hingga Definitif 24 Januari 2022, sampai saat sekarang Sekda masih dijabat Medison, niscaya kartu truf KPRI berada dalam genggamannya. Atau bola mati ditangan Sekda Medison ?
Untuk menindaklanjutinya wartawan media ini mencoba menghubungi Sekda Medison, pada Selasa, (2/9/2025) lewat pesan singkat.
“Assalamualaikum pak Sekda, izin confirm, sy.Defrizal Wartawan Sinarpagi…. KPRI kolaps, laporan Djalinir ada ke bapak semasa transisi Edisar/Medison (Sekda). Tetapi tidak digubris, takut info sampai dan dimaki Kapiten. Dan apa solusi Sekda dg kinerja Bup JFP ttg KPRI ini ?, tq, “Kita tunggu arahan pk Bupati ya”, jawab Sekda Medison singkat.(Defrizal)
