Simalungun | mediasinarpagigroup.com – Merujuk kepada Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun yaitu Perda Nomor 1 tahun 2004 tentang Retribusi Izin Pertambangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 3 ).
Serta Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, ada kegiatan masyarakat berupa galian C yaitu, pengerukan pasir dan batu padas di aliran sungai Desa Silau Bayu, Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun berkapasitas mesin besar.
Kegiatan tersebut diatas dilihat dan disaksikan oleh awak media ini pada hari Senin, 15 Maret 2025 sekira pukul 14.00 WIB di aliran sungai Karangsari Silau Bayu Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun
Pada saat itu, awak media ini mencoba mengkonfirmasi mengenai perijinan kepada seseorang yang mengaku pemilik usaha tersebut berinisial RS. Dan menjawab hanya memiliki ijin dari Kepala Desa Silau Bayu, tanpa menunjukkan surat ijin tersebut.
Menurut pengakuan seseorang yang bekerja di tempat tersebut, dari hasil pengerukan dan Batu padas bisa mengeluarkan 8 – 10 Colt Diessel ( karena sepi, belum banyak proyek terang pekerja tersebut ).
Dengan kegiatan tersebut, maka fungsi dari Sungai menjadi terganggu dan berdampak terhadap lingkungan alam sekitar serta menggangu ekosistem sungai. Yang tadinya fungsi sungai seharusnya sebagai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sanitasi lingkungan, pertanian, industri, pariwisata, olah raga, pertahanan, perikanan, pembangkit tenaga listrik, transportasi, dll.
Mengacu kepada tindakan yang melawan hukum itu, dikarenakan tidak memiliki ijin Ijin Usaha Pertambangan ( IUP ), Ijin Pertambangan Rakyat ( IPR ), atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus ( IUPK ) menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 padal 158, seseorang bisa dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100.000.000.000.(Cfs/Rcs)
