Paluta | mediasinarpagigroup.com – Pasca Laporan atensi yang disampaikan oleh Warga Negara Indonesia, khusunya perwakilan massa rakyat desa kosik putih kecamatan simangambat kabupaten Padang Lawas Utara pada 3 Februari lalu berbuah petunjuk positif dari Kepala Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan wilayah VII Gunung Tua.
Perdinan Siringoringo dalam pertemuan itu menyampaikan; “Bapak-Bapak untuk sampai detik ini lahan itu masih kawasan hutan, walaupun faktanya sudah di tanami kelapa sawit memang itu sudah keputusan inkrah ( Berkekuatan Hukum Tetap ) ,tetapi belum eksekusi, itu masih kawasan hutan bapak-bapak juga harus menghormati itu.
Hutan itu sebenarnya bukan barang jimat yang tidak bisa dikelola, hutan itu intinya untuk memberi kemakmuran kepada masyarakat.
Tetapi itu tadi yang disampaikan pak tanjung, ada proses prosedur perizinan sehingga kita bisa masuk ke dalam, karena sekarang juga sedang marak-maraknya perhutanan sosial jadi kita boleh masuk kesitu, tapi tetap ada aturan-aturan yang harus kita penuhi supaya kita punya akses kedalam.
Dalam pertemuan itu juga H. A.N Sitorus selaku tokoh masyarakat juga menyampaikan; ” Kami masyarakat Desa Kosik Putih Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara menerangkan yang sesungguhnya kepada bapak Kepala Unit KPH Wilayah VII, adanya peristiwa yang menyedihkan dan mengharukan terjadi pada tahun 2002 di Desa Kosik Putih berupa tindakan semena-mena yang menggusur/menyerobot lahan massa rakyat yang dimana pada saat itu telah ditanami pohon kelapa sawit, pohon pisang, pohon jagung, padi dan juga telah dihuni serta memiliki rumah ibadah.
Kemudian pihak PT. TORGANDA yang mengatas namakan KOPERASI BUKIT HARAPAN tersebut memaksa kami masyarakat Desa Kosik Putih untuk pergi meninggalkan lahan dan kebun milik kami dengan cara mengatakan ‘ Suka tidak suka, mau tidak mau harus meninggalkan lahan dan kebun milik kami ‘.
Lalu pihak PT. TORGANDA yang mengatas namakan KOPERASI BUKIT HARAPAN memberikan uang yang sangat tidak wajar yang dimana bagi pemilik kebun kelapa sawit yang sudah panen diberikan sebesar Rp.1.500.000 ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) per hektarnya dan bagi pemilik kebun yang menghasilkan Palawija diberikan Rp. 500.000 ( Lima Ratus Ribu Rupiah ) per hektarnya.
Kami massa rakyat tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan kami pada saat itu dalam posisi penuh tekanan dari pihak PT. TORGANDA sehingga kami pun terpaksa untuk menerima tindakan yang dilakukan perusahaan tangan besi itu. Kata pak AN
Dahulunya tanah ini dimohonkan kepada kepala adat Ujung Gading Julu yang bernama SUTAN HATIMBULAN HASIBUAN, pada waktu itu yang dipimpin Kepala Desa PINGGAL HASIBUAN. Tapi sangat disayangkan setelah berselang 5 Tahun kemudian tanah tersebut digusur/diserobot dan diduduki oleh pihak PT.TORGANDA yang mengatas namakan KOPERASI BUKIT HARAPAN. tutu AN Sitorus
Ditempat yang sama juga Erik Tampubolon perwakilan Biro Bantuan Hukum Profesi Rakyat Indonesia sebagai sentral pulbaket menyimpulkan; ” Atas pertemuan kita ini, terkait lahan yang dikelola PT. TORGANDA, bahwa Bapak Perdinan Siringoringo yang menjabat sebagai Kepala UPT KPH wilayah VII tidak ada memerintahkan masuk ke lahan tersebut, tapi kita meminta pernyataan sikap dari Kesatuan Pengelolaan Hutan untuk mencermati konflik ini.
Jadi artinya massa rakyat ini akan masuk atas kekuatan rakyat itu sendiri, mengingat aspek IPOLEKSOSBUDHANKAM dan Astagatra yang juga dijelaskan dalam kamus LEMHANAS, massa rakyat akan tetap masuk ke lahan untuk memepertahankan hak-hak nya kembali. celoteh perwakilan Biro Bantuan Hukum Profesi Rakyat yang kerap tersenyum itu Marlon Aritonang Pungkasnya (Jaudin Hutajulu)
