Subang | mediasinarpagigroup.com – Warga masyarakat desa talagasari kec.serang panjang-subang mengungkap dugaan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos) dan mengungkap Dugaan pungli program PTSL tahun 2022 yg lalu menurut keterangan para BPD,Kadus,RT dan warga masyarakat disetiap lingkungan desa talagasari.”diperkirakan total kurang lebih 700 bidang dipungut biaya mulai dari Rp.100,150,300,450,550,650 hingga Rp1.250.00 yang sampai sekarang ini 2025 tak kunjung jadi sertifikatnya.
Kembali lagi, Bansos untuk warga Pra-Sejahtera (kurang mampu). Diduga Tindakan Penyimpangan kerap terjadi di perangkat pemdes talagasari. “Bansos merupakan amanat konstitusi Pasal 34 UUD 1945, di mana bansos dilaksanakan untuk memitigasi peningkatan kemiskinan dan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi,” ucap warga masyarakat ‘kang Eric ‘juga sebagai ketua LSM BBC Peduli kabupaten subang.
“Penyimpangan masih kadang terjadi, misalnya ada oknum perangkat desa yang memotong bantuan sebab tak ada dana operasional/penyaluran karena mereka menganggap dana operasional bisa dipotong dari bantuan itu.( Kecuali bansos beras, itu ada biaya penyaluran loh menurut keterangan kepala pos sagalaherang ),” ujar Eric Riant dan Mamat jogol warga talagasari Kepada Media Sinarpagigroup.Com ‘dalam acara ‘ngopi bareng’, kamis (16/012025).
Namun, praktik tersebut tak dilakukan oleh seluruh perangkat di tingkat pemdes. Sebagian dari mereka ada memahami instruksi pemerintah dan langsung menyalurkan bantuan.
“Pemerintah sudah menegaskan itu, sehingga perlahan mulai mereda bagi perangkat desa yg paham/ngerti dan mereka menyadari kalau dana itu tidak untuk dipotong,” ucap kang eric.
Kang Eric menilai memaksimalkan pendataan menjadi kunci keberhasilan penyaluran bansos. Hal itu telah disampaikan Ombudsman kepada Kemensos dan Kemendes yang bertanggung jawab atas penyalurannya ke setiap daerah.
“Ketika dulu COVID-19 itu datang, banyak tambahan dari orang miskin dan orang yang hilang pekerjaannya, makanya kami berdiskusi ke Dinsos subang, Dipemdes subang dan kemensos ‘kapan pendataan itu berjalan. Makanya pemerintah buat kebijakan ‘maka pendataan dilakukan dari tingkat RT RW dan kelurahan dan di-update secara berkala dengan penetapan setiap bulan oleh menteri sosial RI,” kata warga desa talagasari kang Eric.
Lanjut kang Eric ‘terkait Dugaan dampak Tindakan korupsi ini merugikan masyarakat penerima bansos. Kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan menjadi berkurang, kondisi ekonomi masyarakat menjadi semakin sulit, dan membawa pada meningkatnya kasus kelaparan. Kenapa bantuan bansos tidak merata?
Warga masyarakat talagasari ‘kang Eric menerangkan, masalah belum meratanya bansos ini disebabkan oleh data yang belum sempurna. Kata dia, DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) harus disempurnakan, melalui updating data lapangan yang harus dicermati dan disempurnakan oleh operator desa/kaur kesra yg memang tugasnya dan yg sepatutnya dia bertanggungjawab penuh; awas bukan para rt Ungkapnya (Dores/Tim)
