CIBUNGBULANG BOGOR, mediasinarpagi.com – SDN Dukuh 05 Kecamatan Cibungbulang, Kab. Bogor Prov. Jawa Barat, saat ini Plt Kepala Sekolahnya dijabat oleh Mamat Turahmat, Jumat (8/10) Kepsek tidak ada ditempat, salah satu Guru saat ditanyakan papan BOS tidak bisa menunjukkan dan ada juga papan BOS kertas di pajang dalam ruangan kantor dan kosong.
Berdasarkan Webiste kemendikbud, adapaun jumlah siwa/i di sekolah tersebut tahun 2021 yaitu Lk : 146 Pr : 121 atau berjumlah 267 Siswa/i, jumlah Guru ada 8, adapun dana BOS reguler yang diterima sekolah tersebut pada tahun 2021 PER SIWA yaitu sekitar Rp. 900 ribu sd 1.960.000,-
Bahwa berdasarkan data serta hasil investigasi media ini, ada beberapa item penggunaan dana BOS yang diduga mark up serta bukti pembelian barang habis pakai yang mana kwitansi nya dituliskan oleh oknum yang ada di sekolah tersebut, karena bukti pembelian serta kwitansi tersebut dalam keadaan kosong diberikan oleh pemilik barang dan atau dari toko namun sudah distempel serta ditandatangani.
Jansen Tarigan,SH salah satu Tim LBH Sinar Bogor Raya saat dimintai pendapatnya terkait surat dinas dari Disdik yang dimintakan oleh Kepala Sekolah serta tidak transparannya pengunaan dana BOS disekolah mengatakan, bahwa Konstitusi mengatur hak setiap warga negara mendapatkan infoirmasi, keterangan dari Penyelenggaran Negera atau Pihak – pihak yang mengunakan uang negara, artinya menurut Saya Kepala Sekolah tersebut tidak paham dengan aturan tersebut atau kuat dugaan ada yang ditutup – tutupi oleh Kepsek tersebut dalam penggunaan dana BOS disekolahnya ? untuk itu wartawan perlu investigasi, terkait dengan tidak transparan nya Kepsek gunakan uang negara atau dana BOS yang ada dugaan Saya pasti ada korupsinya.
Bahwa perlu diketahu dalam Juknis Pengunaan dana BOS diatur pada Permendikbud No.6 tahun 2021 menegaskan antara lain prinsip akuntabilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan, lalau ada namanya prinsip transparansi dimana penggunaan dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah,” papar Johanes.
Ditambahkan Jansen, bahwa perlu diketahui oleh para kepala sekolah dalam Permendikbud No.6 tahun 2021 pada Pasal 20 ayat (1) menjelaskan “ Dalam pengelolaan dana BOS Reguler kepala sekolah harus membentuk Tim BOS sekolah artinya Kepsek harus buat Surat Keputusan terkait siapa – siapa saja yang terlibat atau ada dalam Tim BOS Sekolah tersebut, adapun pihak – pihak yang di ikutkan dalam Tim Bos Sekolah sebagaimana aturan yang ada antara lain : 1 orang dari unsur Guru, 1 Orang dari unsur Komite Sekolah, 1 Orang dari unsur Orangtua Murid/wali peserta didik diluar Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredebilitas dan tidak memilki konflik kepentingan, artinya bila Kepsek tunduk dengan aturan diatas maka semua pasti transparan, maka bila ada sekolah yang kepala sekolahnya tidak transparan gunakan dana BOS serta menolak untuk dikonfirmasi terkait pengunaan dana BOS tersebut sebaiknya di laporkan saja ke Tipikor Polres, Kejaksaan Negeri, Inspektorat Pemerintah daerah setempat dan Inspektorat Kemendikbud RI, hal ini agar mereka bekerja sesuai aturan yang ada.(Darles Sembiring/Tim)
