TANGSEL, mediasinarpagigroup.com – Apa yang terjadi di BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) PT. Pembangunan Ivestasi Tangerang Selatan (PT.PITS) pasca ditetapkan Dian Yunita Dewi sebagai Direktur Keuangan dan bukan dari peringkat terbaik, hal ini diduga membuktikan KKN dalam pemerintahan sudah mendarah daging sejak era kepemipinan Airin Rachmi Diany- Benyamien Davnie.
Masyarakat Tangsel menilai terlalu aneh malah meminta untuk menunggu saja, cepat atau lambat KPK pasti mencium aroma kentalnya KKN, ” Biar saja nanti juga KPK akan menjemputnya. Karena warga benar-benar terzolimi, iklas dan bersyukur saja. Kita bukan bagian dari mereka. Allah SWT bersama masyarakat yang terdzolimi,” ucap Bambang Tedjo Lestioro, aktifis mahasiswa eksponen 98.
Dia menilai aneh, kok bisa? calon direksi yang dianggap memiliki nilai kecil dan rangking terendah dapat ditetapkan sebagai direktur keuangan PT PITS dalam RUPS Luar Biasa.
Pandangan sejumlah warga pun di hebohkan dengan beredarnya surat hasil akhir uji kelayakan dan kepatutan pengisian jabatan komisaris dan direksi pada Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan bernomor 500/286-Pansel/2021.
” Dalam draf dijelaskan warga dapat melihat peringkat atau urutan keberapa atas nama, Dian Yunita Dewi dan bukan peserta calon direksi yang berhasil,” kata Tedjo akrab di sapa
Tedjo menambahkan, jika penetapan direktur keuangan dan komisaris dalam RUPS pekan lalu (30/9/2021) ternyata bukan berdasarkan penilaian tetapi berdasarkan kedekatan pimpinan daerah dengan petinggi partai dipastikan cacat prosedural dan tidak profesional
” Lalu untuk apa pemerintah Kota Tangerang Selatan membentuk pansel rekruitmen calon direksi PT PITS jika berujung kentalnya KKN,” cetus Bambang Tedjo kepada wartawan, Minggu (3/10/2021)
Sebelumnya diketahui kekosongan kursi direksi keuangan dan lemahnya kinerja komisaris PT. PITS yang dikelola oleh Dudung E Diredja tidak pernah membuahkan hasil bagi pemerintahan yang sudah berjalan selama lebih dari satu dekade ” Tak ubahnya Benyamien Davnie-Pilar tengah membangun Neo- Rezim KKN,” tegas Bambang Tedjo
Terpisah Fery Juliantoro menilai suara masyarakat adalah simbol perjuangan dan kebenaran selama hal tersebut dianggap benar oleh rakyat maka sepatutnya pemerintahan daerah tinggal membuat kebijakan berdasarkan kepentingan masyarakat bukan kepentingan penguasa
” KKN di era semakin terlihat jelas dalam sistem pemerintahan semua bidang pekerjaan akan di ambilnya, pemimpin model ini lebih mendekati sel KPK daripada dekat ke rakyatnya,” pungkas Ferry juga presidium komunikasi senat mahasiswa Se-Jakarta Raya.(Odjie)
