Kabupaten Bogor | mediasinarpagigroup.com – Parah..,Proyek peningkatan jalan siaga-Pangrango-Karadenan, Kecamatan Cibinong dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.991.916.000 yang bersumber dari anggaran negara yang merupakan uang rakyat dari pajak yang dibayarkan diduga tidak sesuai RAB dan nilai kontrak.
Fakta dilapngan masih tahap pengerjaan sudah terlihat kasat mata kerusakan di beberapa titik diantaranya sangat banyak yang retak-retak yang bercabang kemana-mana, bahkan diduga banyak patahan-patahan dipermukaan Beton cor dan samping sisi kiri dan kanan beton, bisa dibayangkan berapa kerugian negara bila terbukti tidak sesuai kontrak kerja dan RAB, sehingga sangat mendesak APH turun tangan untuk menyelidiki potensi kerugian negara bahkan BPK harus turun ke lokasi untuk melakukan audit total.
Linda,Warga Kampung Pisang
Proyek. Peningkatan jalan dengan No: 620/A.066.08.0011/TING-JLN/PPJJ.1/SPMK/DPUPR, Tanggal 17 Juni 2022, dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender ini, penyedianya adalah CV. Wijaya Putra Sejahtera dan Konsultan Pengawas nya PT. Demensi Ronakon.
Salah satu warga Kampung Pisang yang rumah nya berdekatan dengan lokasi proyek bernama Linda kepada Tim wartawan mengatakan bahwa proyek yang gunakan anggaran negara dari uang rakyat itu kurang bagus dan harus dibongkar.
” Kurang bagus, belum dipakai saja sudah banyak yang retak-retak bahkan patah-patah, ini harus dibongkar kembali ya, karena ini sulit dan gak bisa ditambal (sealent), sulit diperbaiki karena parah” ucapnya singkat sambil geleng-geleng kepala.
Proyek Peningkatan jalan ini PPK nya Aldino Pejabat Dinas PUPR, dan dibawah pengawasan atau monitoring UPT. Jalan jembatan kelas A wilayah Cibinong, yang dikepalai Iwan sehingga dengan ada nya beberapa proyek peningkatan jalan di wilayah monitoring nya, banyak menimbulkan pertanyaan sejauh mana kinerja UPT jalan jembatan wilayah 1 Cibinong terkait tupoksinya, hal ini jadi point penting yang harus dievaluasi Pemda Kabupaten Bogor untuk segera ditindak lanjuti, yang mana ada istilah “The Rigt Man to The Right Place”.
Masyarakat berharap pihak Dinas PUPR Kabupaten bogor yang akhir-akhir ini proyek-proyek nya sering jadi sorotan dan dipertanyakan publik bisa berbenah dan Gercep dalam penyampaian informasi ketika ada permasalahan proyek saat dikonfirmasi awak media, bukan justru bungkam atau tidak merespon yang akhirnya akan menambah keraguan dan dugaan-dugaan dikalangan masyarakat.
Masyarakat meminta Pejabat terkait di Dinas PUPR Kabupaten Bogor rajin kelapangan untuk melihat bagaimana kualitas proyek yang sedang berjalan, karena sudah merupakan tugas dan tanggung jawab nya dalam hal pengawasan dan monitoring dilapangan untuk menekan kerugian negara akibat proyek-proyek yang diduga tidak sesuai kontrak dan RAB karena menyangkut anggaran negara daei uang rakyat yang nilainya kalau di total puluhan milyar rupiah hanya untuk proyek peningkatan jalan saja.(Marlon, S.E).
